One of the duties of a notary is to provide legal certainty for the public. But as the rapid transactions performed by notary, notary shirking their responsibilities in issuing copies of the deed. Notary issued copy of the deed without any signature or stamp of the notary. This resulted doubts about legality copy of the deed granted by notary. So that the main issues is to be discussed in this paper regarding the legality copy of the deed that is not signed and/or sealed by the notary in the case of evidence review by UUJN, responsibilities and sanctions will be applied to notaries with copy of the deed that is not signed and sealed by Notary . This writing is using normative research method that focus on regulations, references and literature as well as the implementation of the rules in practice are accompanied by interviews. With the results of this research, legality copy of the deed is only valid as photocopies, unless the parties can prove it differently in accordance with Article 1888 KUHPerdata. For errors that has been made, notary can get administrative sanction that is given by the Board of Trustees as contained in UUJN and / or along with civil sanctions if the parties are in such deed felt aggrieved and sued the notary. On the results obtained, I hope that the notary can be more careful and cautious in performing their respective duties, and I also hope that the sanctions provided for notary who break the rules to be given an even more severe punishment to give deterrent effect to the notary. / Salah satu tugas jabatan seorang notaris adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun seiring pesatnya transaksi yang dilakukan oleh notaris, notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam mengeluarkan salinan akta. Notaris mengeluarkan salinan akta tanpa ada tanda tangan serta cap notaris yang bersangkutan. Hal tersebut mengakibatkan keraguan terhadap legalitas salinan akta yang diberikan oleh notaris. Sehingga pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini mengenai legalitas salinan akta yang tidak ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh notaris dalam hal pembuktian diitnjau dari UUJN, dan tanggung jawab dan sanksi yang akan diterapkan bagi notaris dengan salinan akta yang tidak ditandatangani dan tidak dibubuhi teraan cap notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya yang disertai dengan wawancara. Dari hasil penelitian ini, legalitas salinan akta hanya berlaku sebagai fotokopian, kecuali para pihak dapat membuktikan lain sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata. Atas kesalahan yang dilakukan, notaris yang bersangkutan dapat mendapatkan sanksi administratif yang di berikan oleh Majelis Pengawas sebagaimana terdapat di dalam UUJN dan/atau disertai dengan sanksi perdata apabila para pihak yang ada di dalam akta tersebut merasa dirugikan dan menggugat notaris. Atas hasil penelitian yang didapatkan, penulis berharap agar notaris dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dan selain itu penulis juga berharap agar sansksi yang diberikan bagi notaris yang melanggar peraturan agar dapat diberikan lebih berat unutk memberikan efek jera kepada notaris yang bersangkutan.