The purpose of correctional system is to improve the quality of personality and independence of inmates so that they are aware of their mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts, so that they can be accepted again by the community, can live normally as good citizens, obey the law, be responsible, and can play an active role in development. However, this correctional goal cannot be realized properly and optimally if the problems that exist in prisons are still not resolved properly. The type of research used in this paper is a type of empirical normative research. Collecting data using literature study methods and also interviews through the Forum Group Discussion (FGD), with the type of approach to legal systematics and Non-Judicial Case Study as well as data analysis in the form of qualitative research. Based on the research that the author did, can conclude that problems related to overcapacity, prison facilities and infrastructure, and human resources (prison officers) can be overcome by the establishment of Law Number 22 of 2022, but problems related to halinar cannot yet be resolved. resolved by Law No. 22 of 2022. The form of optimization strategy that can be done to overcome problems in prisons is to optimize the coaching activities provided to inmates, where prisoners become more active, not just as observers, apply restorative justice in prisons and one example is by providing a special room for mothers. and children, as well as forming the National Correctional Agency (BAPASNAS). / Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Akan tetapi, tujuan pemasyarakatan ini tidak dapat terealisasikan dengan baik dan optimal apabila permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lapas masih belum terselesasikan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan juga wawancara melalui Forum Group Discussion (FGD), dengan jenis pendekatan terhadap sistematika hukum dan Non-Judicial Case Study serta analisis data dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalahan terkait dengan overcapacity, sarana dan prasarana lapas, serta sumber daya manusia (petugas lapas) dapat diatasi dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini, akan tetapi permasalahan terkait dengan halinar, belum bisa teratasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini. Bentuk strategi optimalisasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di dalam lapas adalah mengoptimalkan kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana, dimana narapidana menjadi lebih aktif, bukan hanya sebagai pengamat saja, menerapkan keadilan restoratif di dalam lapas dan salah satu contohnya adalah dengan memberikan ruang khusus bagi ibu dan anak, serta membentuk Badan Pemasyarakatan Nasional (BAPASNAS).