PPNS dalam kedudukan maupun kewenangannya sebagai perwujudan dari penegak hukum, dapat diketahui terjadinya sub-ordinasi atas sub-sistem penegak hukum yang lain. Pada praktiknya, PPNS sering tidak independen, bahkan seolah-olah tersubordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana Indonesia, 2) Bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Normatif -Empiris yang dilakukan dengan menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang), kemudian dalam penganalisian data menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang dihadapi yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah keberadaan PPNS sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan dikarenakan kompleksnya penyi dikan, adanya tindak pidana yang bersifat khusus, dan keterbatasan dari Penyidik Polri. Terkait pelaksanaan tugas PPNS agar harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS, serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS. / PPNS in its position and authority as the embodiment of law enforcement, it can be seen that there is subordination of other law enforcement sub-systems. In practice, PPNS are often not independent, even as if they are subordinated and placed as assistants to Police Investigators. The formulation of the problem in this study are: 1) What is the position and authority of PPNS in the Indonesian criminal justice system, 2) How is legal certainty about the position and authority of PPNS in the criminal justice system in Indonesia. This research is a normative-empirical research conducted by analyzing the implementation of normative legal provisions (laws), then in analyzing the data using a deductive method, namely drawing conclusions from a problem faced that is specific. The results of this study are that the existence of PPNS is very much needed in conducting investigations due to the complexity of the investigation, the existence of special crimes, and the limitations of Polri investigators. Regarding the implementation of the duties of civil servants so that there is no overlap between Polri investigators and PPNS, the government has set various regulations regarding the mechanism for the appointment and dismissal of PPNS, as well as the implementation of coordination and supervision carried out by Polri investigators against PPNS.