Classification of property law in Indonesia referring to the provision in Indonesia Civil Code (“Civil Code”), which is the colonial legal product with their rechtsidee. Rechtsidee (cita hukum) of Civil Law is different with Indonesia Rechtsidee, which is Pancasila rechtsidee. Property classification will effect to the security law that prevails to the property. According to the background, this research organized to answer three question, i.e. first, how about the regulation regarding classification of property and the forms of security according to the prevailing law of property law and security law in Indonesia?; second, how about the practical implementation of classification of property and forms of security in Indonesia?; third, how about the structure of classification of the property and the forms of security according to the Pancasila rechtsidee?. This research apply the normative law research method, which use secondary data. According to the analitical proccess by Researcher, it can be concluded, first, the classification of property classified to tangible/intangible goods and movable/immovable goods, while for the forms of security are gadai, hipotek, hak tanggungan and fidusia.; second, pratically not all the good may apply to the security of gadai, hipotek, hak tanggungan and fidusia.; third, the structure of classification of property according to Pancasila rechtsidee is refer to the hukum adat (adatrecht) which classified the property into land property and not land property, moreover not land property shall be classified as movable goods/immovable goods and tangible goods/intangible goods. Related to the classification of the property, the security forms are hak tanggungan for land property; gadai for tangible goods which is movable goods; fidusia for tangible goods which is movable goods also intangible goods; and hipotek for tangible good which is immovable goods. / Pembagian hukum benda di Indonesia sampai dengan saat ini mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (“KUH Perdata”), yang merupakan produk hukum kolonial dengan cita hukum tersendiri. Cita hukum KUH Perdata tentunya berbeda dengan cita hukum negara Republik Indonesia, yakni cita hukum Pancasila. Pembagian benda akan membawa dampak atas hukum jaminan yang berlaku atas benda tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab tiga permasalahan, yakni pertama, bagaimanakah pengaturan pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan berdasarkan pada hukum benda dan hukum jaminan yang berlaku saat ini di Indonesia?; kedua, bagaimanakah implementasi pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan dalam praktek di Indonesia?; ketiga, bagaimanakah struktur pembagian benda dan bentuk-bentuk jaminan yang sesuai dengan cita hukum Pancasila?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, dapat disimpulkan, pertama, pembagian benda dibagi menjadi benda berwujud/tidak berwujud dan benda bergerak/tidak bergerak, sedangkan untuk bentuk-bentuk jaminan adalah gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.; kedua, dalam pelaksanaannya tidak semua benda dapat dijaminkan dengan jaminan gadai, hipotik, hak tanggungan maupun fidusia.; ketiga, struktur pembagian benda yang sesuai dengan cita hukum Pancasila adalah mengacu pada hukum adat yang membagi benda menjadi benda tanah dan benda bukan tanah, kemudian untuk benda bukan tanah dibagi menjadi benda bergerak/benda tidak bergerak dan benda berwujud/benda tidak berwujud. Terkait dengan pembagian benda tersebut, bentuk-bentuk jaminannya adalah hak tanggungan untuk benda tanah; gadai untuk benda berwujud yang merupakan benda bergerak; fidusia untuk benda berwujud yang merupakan benda bergerak serta benda tidak berwujud; dan hipotek untuk benda berwujud yang merupakan benda tidak bergerak.