Analisis hukum kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris kepada ppatk terkait dengan kewajiban notaris merahasiakan isi akta notaris

Aryanti, Mira Yonita (2019) Analisis hukum kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris kepada ppatk terkait dengan kewajiban notaris merahasiakan isi akta notaris. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (322kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (643kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (722kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (413kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (537kB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Pengaturan kewajiban notaris merahasiakan isi akta terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) (f), dan Pasal 54 ayat (1) UUJN. Terdapat pula pengaturan kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sesuai UUTPPU, PP Nomor 43/2015, Peraturan Kepala PPATK Nomor 11/2016, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9/2017. UUJN memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada PP Nomor 43/2015. Terdapat potensi pertentangan antara UUJN (kewajiban notaris merahasiakan isi akta) dengan PP Nomor 43/2015 (kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan). Diperlukan perlindungan hukum bagi notaris terkait kewajiban notaris merahasiakan isi akta dan kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. PP Nomor 43/2015 memperoleh kewenangan secara atribusi dari UUTPPU. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PPATK, dan Ikatan Notaris Indonesia telah mengeluarkan pengumuman bersama yang mewajibkan notaris untuk melakukan pendaftaran menggunakan Aplikasi GRIPS PPATK. Terdapat perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya merahasiakan isi akta dan kewajibannya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK berdasarkan UUJN, UUTPPU, dan peraturan yang terkait. Perlindungan hukum ini diperlukan bagi notaris agar notaris dapat menjalankan kedua kewajiban tersebut secara sekaligus. Diperlukan perubahan dalam UUJN dan UUTPPU agar terdapat kesesuaian antara kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dengan kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan / UUJN stipulates a notary”s obligation to not disclose the notarial deed’s content. Obligation to report suspicious financial transactions are referred to in Law Number 8 of 2010 regarding Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts (UUTPPU), Government Regulation Number 43 of 2015 (GR 43/2015), and their implementing regulations. UUJN ranks higher than GR 43/2015, hence creating a possible conflict between UUJN and GR 43/2015. There needs to be a legal protection to the notaries who perform these two obligations. UUTPPU has attributed authority to GR 43/2015. Ministry of Law and Human Rights, Indonesia Association of Notary, and PPATK have issued a joint announcement requiring all notaries to register to PPATK to perform the obligation of reporting suspicious financial transactions. There are legal protections to the notary who performs the obligations of keeping the confidentiality of the notarial deeds and reporting the suspicious financial transactions to PPATK. The legal protections are required to ensure that a notary can perform these duties under the laws. Amendments need to be made in UUTPPU and UUJN so that both laws are synchronized in terms of the notary’s obligations to not disclose the content of the notarial deeds and to report suspicious financial transactions

Actions (login required)

View Item