ABSTRAK Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma dan asas-asas, dan norma. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapat informasi baru dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari atas pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil pada penelitian ini adalah pada Pasal 63 jo Pasal 15 dan Pasal 26 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam hal pertanggungjawaban terhadap wisatawan ataupun pengelola destinasi wisata karena didalam UU No. 10 Tahun 2009 tidak mengatur atau memuat secara tegas terkait sanksi pidana terhadap pengelola destinasi wisata berbasis Communtiy Based Tourism apabila pengelola wisata masyarakat berbasis CBT secara tidak sengaja atau dalam keadaan culpa telah menyebabkan cidera bahkan hingga kematian pada wisatawan. Namun sanksi pidana dalam ketentuan pasal 64 UU Pariwisata justru ditujukan pada para wisatawan sebagai pelaku yang merusak fisik dan daya tarik wisata bukan sebagai korban karena kelalaian Badan Hukum Publik yang mengelola CBT. Kecelakaan di destinasi wisata berbasis CBT, merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai asas Vicarious Liabillity sesuai dalam Pasal 13 ayat (3) UU Kepariwisataan dan Pasal 40 UU Kepariwisataan. / Abstract This thesis research is normative legal research, namely research that places law as a system of norms and principles, and norms. To answer this research problem, an approach method is needed that is intended to obtain new information from various aspects regarding legal issues that are being tried to find answers. The problem approach used in this study consists of a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are that Article 63 in conjunction with Article 15 and Article 26 of Law No. 10 of 2009 concerning Tourism cannot meet the needs in terms of accountability to tourists or managers of tourist destinations because in Law no. 10 of 2009 does not explicitly regulate or contain criminal sanctions against managers of community-based tourism destinations if CBT-based community tourism managers accidentally or in a state of culpa have caused injury or even death to tourists. However, criminal sanctions in the provisions of Article 64 of the Law Tourism is actually aimed at tourists as actors who damage the physical and tourist attractions, not as victims due to the negligence of the Public Legal Entity that manages CBT. Accidents at CBT-based tourist destinations are the responsibility of the government and local governments according to the principle of Vicarious Liability according to Article 13 paragraph (3) of the Tourism Law and Article 40 of the Tourism Law.