Hak cipta sebagai benda tidak berwujud menjadi jaminan fidusia menurut hukum positif di Indonesia

Isananda, Sally (2019) Hak cipta sebagai benda tidak berwujud menjadi jaminan fidusia menurut hukum positif di Indonesia. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (185kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (407kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (470kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (267kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (543kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (308kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (187kB)

Abstract

Hak cipta merupakan benda tidak berwujud, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 16 ayat 3 hak cipta dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia, dalam hal ini hak cipta merupakan bagian dari harta kekayaan intelektual di Indonesia. Teori tersebut faktanya berbeda dengan praktek dan pelaksanaanya, baik lembaga bank atau lembaga non- bank telah menolak apabila hak cipta tersebut dijaminkan dengan jaminan fidusia,sebab pelaksanaan hak cipta tidak mudah dilakukan dikarenakan hak cipta tidak memiliki appraisal yang cukup dan lembaga penilai yang bertugas untuk meyakinkan kreditur untuk mengeksekusi apabila terjadi wanprestasi. Maka terjadi permasalahan yaitu Apakah benda tidak berwujud dapat dijaminkan untuk memperoleh kredit, Bagaimana teknis pelaksanaan jamminan terhadap benda tidak berwujud, untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, wawancara dan observasi di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui benda tidak berwujud dapat dijaminkan atau tidak. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan teknis yang terjadi di lapangan terkait dengan penjaminan jaminan hak cipta dengan jaminan fidusia dalam hal ini adalah lembaga perbankan, dimana lembaga perbankan juga menolak adanya penjaminan benda tidak berwujud sebagai jaminan fidusia dikarenakan bank merasa khawatir dengan adanya eksekusi dan sita jaminan apabila terjadi kredit macet. Indonesia belum memiliki lembaga appraisal atau lembaga eksekusi seperti KPKNL yang bergerak di bidang lelang untuk benda tidak berwujud. Notaris dalam hal ini juga belum pernah menemukan adanya kreditur yang menerima jaminan dengan jaminan fidusia di bidang karya cipta khususnya di bidang kekayaan Intelektual sebab selain beresiko terkait dengan apabila debitur tersebut mengalami wanprestasi, Notaris juga sangat perlu adanya negosiasi dalam bentuk klarifikasi terkait dengan jaminan tersebut, sebab jaminan tersebut merupakan jaminan kolateral yang tidak ada harganya. / Copyright is an intangible object, based on Copyright Act No. 28 of 2014, Article 16 paragraph 3, copyright can be assured with fiduciary guarantees, in this case, copyright is acknowledged as an intellectual property in Indonesia. However, the theory is in fact different from the practice and implementation. For example, a bank or non-bank institution still can refuse accepting copyright as collateral for loans even when it already has fiduciary guarantees. Such situation limits the implementation of copyright since the copyright does not have sufficient appraisal and is not easy because copyright does not have sufficient appraisal quality and the appraisal agency will be burdened with convincing creditors to execute in the event of default. Moreover, the problem is that whether intangible assets such as copyright can be pledged to obtain credit. Also, this study aims to show the technical implementation of fiduciary on intangible assets, to address the problem of authors who wants to use their intellectual properties to apply for credit. This research was conducted using normative juridical methods, interviews and observations in the field with the aim of confirming whether intangible assets can pledged or not. Thus, in this case it can be concluded that the technical implementation that occurs in the field related to the use of copyright with fiduciary guarantees in banking institutions, where the latter also reject the application using copyright as fiduciary guarantees because banks are concerned with the execution and seizure of collateral in the event of bad credit. Indonesia does not have an appraisal institution or execution institution such as KPKNL which is engaged in auction for intangible objects. The notary interviewed in this case has also never found any creditors who received collateral with fiduciary guarantees using copyrighted works, especially in the field of intellectual property. This is because in addition to risk associated with the debtor experiencing defaults, Notaries also need negotiations in the form of clarification related to the guarantee since the collateral guarantee has no value.

Actions (login required)

View Item