Ketersediaan hukum di Indonesia dalam penanganan data pribadi

William, Theodore (2023) Ketersediaan hukum di Indonesia dalam penanganan data pribadi. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (141kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (334kB) | Preview
	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (741kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices4_merged.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

Keuntungan penggunaan Internet dalam berbagai bidang menjadi lebih mudah, tetapi di sisi lain tentu menimbulkan keadaan baru yang harus diperhatikan sebagai pengaturan agar lebih menjamin penggunaan bagi pengguna di internet terlindungi atas perlindungan data pribadinya (the protection of privacy rights) dan terhindar dari penyalahgunaan yang berdampak dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sosial. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan upaya perlindungan data pribadi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, masih adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mengakibatkan pihak Pengendali Data Pribadi masih berpeluang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa pertama pengaturan perlindungan data pribadi dalam hukum di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan seperti tidak adanya frasa “atas persetujuan Subjek Data Pribadi” dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang menyebabkan Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer data pribadi tanpa perlu adanya izin dari pemilik data pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Kedua, penerapan pengaturan perlindungan data pribadi dalam hukum di Indonesia belum maksimal disebabkan adanya ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan di bawahnya terkait dengan lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden tentang pembentukan lembaga penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi dan juga Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas perlindungan data pribadi di Indonesia, maka Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden dan juga Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. / The advantage of using the Internet in various fields is that it becomes easier, but on the other hand it certainly creates new conditions that must be considered as arrangements in order to better guarantee the use of the internet for users to be protected for the protection of their personal data (the protection of privacy rights) and to avoid misuse that can impact cause harm to society. Therefore, the government has taken several measures to protect personal data through various laws and regulations, namely Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, there are still weaknesses in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, resulting in the Personal Data Controller still having the opportunity to commit acts of data misuse. This study uses normative juridical methods supported by empirical juridical. The results of this study are that first, the regulation on the protection of personal data in Indonesian law has been regulated in various laws and regulations, with the latest being Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, there are several weaknesses such as the absence of the phrase "with the consent of the Personal Data Subject" in Article 56 paragraph (1) of the Personal Data Protection Act which causes the Personal Data Controller to transfer personal data without the need for permission from the owner of the personal data, so potentially causing harm to the owner of personal data. Second, the implementation of personal data protection regulations in Indonesian law has not been maximized due to the imperfection of the laws and regulations under it related to the institutions authorized to carry out personal data protection in Indonesia. This is because the Government has not issued a Presidential Regulation concerning the establishment of an organization for implementing Personal Data Protection and also a Government Regulation concerning procedures for implementing Personal Data Protection. Therefore, as an effort to provide legal certainty for the protection of personal data in Indonesia, the Government must immediately issue a Presidential Regulation as well as a Government Regulation as mandated by the Personal Data Protection Law.

Actions (login required)

View Item