The Capital Market in Indonesia aims to support the implementation of national development in order to increase the equitable distribution of economic growth and national economic stability towards increasing the welfare of the community. In the development of investment in Indonesia Capital Market, it is not enjoyed by most Indonesians, because investment in the Capital Market requires a considerable amount of money, but now the local investors can still invest in the capital market through a mutual fund. If the amount of funds available for investment is not too large, mutual funds are one solution to overcome the difficulties of these funds. Current world developments have brought banks to expand their business activities in channeling public funds no longer limited to banking products, but also channeling funds to investment products such as mutual funds. However, in fact in the product the bank concerned only functions as an agent of mutual fund products or what we are more familiar with as a Mutual Fund Selling Agent (APERD), therefore legal rules are needed to ensure legal certainty in the sale of mutual fund Securities. by the Bank while maintaining public confidence in using Bank services in purchasing mutual funds. However, in carrying out its activities as APERD, it is possible for the Bank to violate the law and cause a loss for the customer who uses the Bank's services in a Mutual Fund Securities transaction. In this study, the author reviewed the normative juridical research method, accompanied by secondary data collection methods obtained from library data. From the results of the study, it can be concluded that the activities of the Bank as APERD are regulated in the Banking Law, Bank Indonesia Legislation and Financial Services Authority Regulations and legal protection for unit holders in relation to bank responsibilities as APERD can be reviewed through the perspective of the Consumer Protection Law. By positioning the unit holder as a Consumer and a Bank as a Business Actor, the Bank conducting activities as APERD has the same responsibilities as the Business Actor. / Pasar Modal di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakyat. Dalam perkembangan investasi di Pasar Modal Indonesia tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena dalam investasi melalui Pasar Modal membutuhkan biaya yang cukup besar, namun sekarang para pemodal lokal tersebut dapat tetap bisa melakukan investasi di pasar modal, yaitu melalui suatu wadah reksa dana. jika jumlah dana yang tersedia untuk investasi tidak terlalu besar, maka reksa dana merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan dana tersebut. Perkembangan dunia saat ini telah membawa perbankan untuk memperluas kegiatan usahanya dalam menyalurkan dana masyarakat tidak lagi terbatas untuk produk perbankan, tetapi juga penyaluran dana pada produk-produk investasi seperti reksa dana. Akan tetapi, sesungguhnya dalam produk tersebut Bank yang bersangkutan hanya berfungsi sebagai Agen atas produk reksa dana atau yang lebih kita kenal dengan sebuatan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) oleh karena itu aturan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran kegiatan penjualan Efek reksa dana oleh Bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan Bank dalam pembelian reksa dana. Namun demikian, dalam menjalankan aktivitasnya sebagai APERD dapat saja terjadi kemungkinan dimana Bank melakukan pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah yang menggunakan layanan Bank tersebut dalam transaksi Efek Reksa Dana. Dalam penelitian ini, penulis meninjau dengan metode penelitian yuridis normatif, disertai dengan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bank sebagai APERDdiatur dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan Otoritas Jasa Keuangan serta perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab bank sebagai APERD dapat ditinjau melalui perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Dengan memposisikan pemegang unit penyertaan sebagai Konsumen dan Bank sebagai Pelaku Usaha, Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai APERD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pelaku Usaha.