Islamic mutual funds are an attractive investment for people who want to invest in accordance with sharia principles. Islamic mutual funds are an investment alternative that only places funds in debtors who do not violate sharia restrictions, in the company's fundamentals and operations in accordance with the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). This study uses a normative juridical method with data collection used is secondary data. The results of this study are that the regulation of investment activities in sharia-based mutual funds in Indonesia is regulated in various laws and regulations such as Law No. 8 Years of Capital Market and technical regulations in the form of Government Regulations, Minister of Finance Decrees, and regulations issued by Bapepam and regulations issued by the Stock Exchange as Self Organitation Regulatory (SRO) plus the National Shari'ah Council Fatwa Number: 20 / DSN-MUI / IV / 2001 concerning Guidelines for the Implementation of Investment for Sharia Mutual Funds. In sharia-based mutual fund investment activities, the operational mechanism in the Shari'ah Mutual Fund is carried out by the wakalah system, and the mudharabah system. Apart from that, the investment proceeds received in the joint assets of investors in Sharia Mutual Funds will be distributed proportionally to investors, and the investment returns distributed must be non-halal, so that the Investment Manager must separate the income portion that contains non-halal elements of income which are believed to be halal (tafriq al-halal min al-haram). / Reksa dana syariah merupakan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Reksa dana syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitur yang tidak melanggar batasan syariah, dalam fundamental maupun operasional perusahaan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengaturan kegiatan investasi reksa dana berbasis syariah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Organitation Regulatory (SRO) ditambah dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah. Dalam kegiatan investasi reksa dana berbasis syariah, mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah dilakukan dengan sistem wakalah, dan sistem mudharabah. Selain daripada itu, hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal, dan hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq alhalal min al-haram).