Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu Organ Perseroan Terbatas yang berfungsi membuat keputusan dan memegang kendali dalam perusahaan. RUPS mengawasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan. Apabila RUPS memandang perlu, maka RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tersebut. Pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana dalam Pasal 105 ayat (2) disebutkan bahwa keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi harus didahului dengan pemberian kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Perbuatan RUPS yang mengambil keputusan pemberhentian anggota Direksi tanpa memberikan kesempatan membela diri dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sudah tepat diterapkan dalam pelanggaran terhadap Pasal 105 ayat (2) UUPT. / General Meeting is one of the Organs of a Limited Liability Company that functions as the decision maker and controller of the company. A General Meeting supervise the overall management done by the Board of Directors and Board of Commissioners. If deemed necessary, a General Meeting can dismiss member(s) of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners from one’s position. The dismissal of member(s) of the Board of Directors is regulated by the Laws of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, wherein Article 105 section (2) states that the decision to dismiss member(s) of the Board of Directors must only be taken after the right to defend oneself is granted to the said member(s) of the Board of Directors in a General Meeting. The act of a General Meeting that concludes the dismissal of member(s) of the Board of Directors without providing the right to defend oneself is considered as a tort. The research method used is the normative method. The result of this study shows that the tort law based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code is correctly applied on the violation of Article 105 section (2) of the Laws of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.