Tanah harus didaftarkan berdasarkan UU No. 05 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, terdapat pejabat pemerintah dan/atau lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran tanah. Permasalahan yang timbul adalah apabila terjadi tindakan pejabat pemerintah dan badan/lembaga negara dalam proses pendaftaran tanah yang tidak sesuai dengan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Pari atas hak kepemilikan tanah di Pulau Pari terkait tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Kelurahan dan BPN Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, yang mengacu pada bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan warga Pulau Pari adalah melalui dua cara. Pertama, mengajukan gugatan perdata ke peradilan umum atas dasar perbuatan melawan hukum. Kedua, upaya administratif yaitu dengan melaporkan tindakan maladministrasi ke Ombudsman, dan mengajukan gugatan ke PTUN. Berdasarkan simpulan, maka dapat disarankan negara menindak pejabat-pejabat/aparatur negara dalam hal ini adalah Pejabat Kelurahan Pulau Tidung dan BPN Jakarta Utara yang telah melakukan tindakan maladministrasi dalam hal kepemilikan tanah Pulau Pari yaitu dengan sanksi administratif maupun sanksi pidana terkait dengan proses pendaftaran dan kepemilikan tanah. / Land must be registered under The Basic Agrarian Law No. 05 of 1960 and Government Regulations No. 24 of 1997. Therefore, there are government officials and/or state institutions that carry out their duties and functions in the land registration process. The problem arises when the actions of government officials and state agencies/ institutions in the land registration process that are not in accordance with The Basic Agrarian Law No. 05 of 1960 and Government Regulations No. 24 of 1997. The formulation of the problem in this research is about the form of legal protection for the people of Pari Island on land ownership rights in Pari Island related to the actions taken by the Village Officials and BPN North Jakarta. The research method used in this research is normative juridical research where the research is conducted with literature study, which refers to the legal materials of both primary and secondary law material that is related to this research. The result of the research shows that a legal protection that can be done by Pari Island citizen is through two legal processes. Firstly, by filing a lawsuit to the Court on the basis of torts. Secondly, administrative efforts by reporting maladministration actions to the Ombudsman, and filing a lawsuit to the Administrative Court. Based on the conclusions, it can be suggested that the government act towards government officials and/or state institutions in this case the village officials and BPN North Jakarta maladministration on land ownership rights in Pari Island by giving administration sentence or criminal sentence which is related to the land registration process and land ownership.