Pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia merupakan upaya Negara Indonesia untuk mewujudkan dan memajukan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan sarana dan pra-sarana tersebut dikerjakan oleh pihak Penyedia Jasa Konstruksi, kondisi ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan bahwa proyek pembangunan tidak terlaksana sesuai dengan rencana dan mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Karena itu dibutuhkan pihak ketiga selaku penjamin yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak mempunyai kepastian hukum bahwa para pihak akan memenuhi kewajiban kontraktualnya. Mempertimbangkan kondisi yang ada, maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral mengeluarkan peraturan tentang layanan jasa Bank Garansi di Indonesia untuk meningkatkan keyakinan antara kedua belah pihak dan sekaligus meminimalkan risiko kerugian. Penulis menemukan kasus-kasus mengenai pencairan Bank Garansi antara lain: Putusan MA No. 672 K/PDT/2004 dan Putusan MA No. 2280 K/PDT/2010. Pada 2 (dua) Putusan MA tersebut, pihak Penyedia Jasa gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertera di kontrak kerja konstruksi dan atas dasar itu pihak Pengguna Jasa memutuskan kontrak secara sepihak, dan kemudian mengajukan klaim pencairan Bank Garansi yang disediakan Penyedia Jasa dikarenakan adanya wanprestasi, namun terdapat perbedaan dalam 2 (dua) Putusan MA yakni perbedaan mengenai hak atas pencairan Bank Garansi. Adanya suatu ketidaktetapan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai praktik pencairan Bank Garansi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus, Laporan ini membahas tentang dasar-dasar hukum dalam sebuah pencairan Bank Garansi. / The performance of national development in many regions in Indonesia is an attempt from the state to achieve and increase the prosperity and welfare of the peopleof Indonesia. The performance of national development is carried out by a construction services provider, these conditions may lead to the possibility that the construction project was not carried out in accordance with the plan and led to one of the parties suffer a financial loss. Therefore needed third party as a guarantor who can be trusted by both parties, in which both sides have legal certainty that each parties will meet their contractual obligations. Consider the condition of being there, Bank Indonesia as the central bank issued regulations about Bank Guarantee services in Indonesia to increase confidence among both sides and as well as to minimize the risk of harm. The author finds cases regarding the disbursements practice of Bank Guarantee, among others: Putusan MA No. 672 K/PDT/2004 and Putusan MA No. 2280 K/PDT/2010. On that 2 (two) verdict, the construction services provider were failed to carry out the work within term and condition that stated in the contract and based on that the user decide to cancel the contract unilaterally, and then claim to disbursement the Bank Guarantee that provided by the service provider due to the existence of fault, however that 2 (two) verdict had difference regard to the rights over the disbursements of Bank Guarantee. These inconsistency encouraging writer to do research about disbursements practice of Bank Guarantee in Indonesia. This thesis using statute approach, conceptual approach, and case approach to analyse the justification of disbursements of Bank Guarantee.