Penelitian ini membahas tentang analisis hukum terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam kaitannya dengan status dan kedudukan kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan campuran serta penyelenggaraan kegiatan Paskibraka. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif/doktrinal, dimana hukum berfungsi sebagai norma (Law in book) yaitu dengan cara studi pustaka, melihat hukum sebagai fungsi norma. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Keputusan Garnisun atas calon anggota Paskibraka 2016 Gloria Natapradja Hamel dijadikan sebagai contoh dari sekian banyak permasalahan status kewarganegaraan ganda terbatas yang dianut Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Garnisun terkait dengan permasalahan status kewarganegaraan ganda Gloria Natapradja Hamel dalam persyaratan keanggotaan Paskibraka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan kewenangan dan penyalahgunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, hal ini dibuktikan oleh keputusan Garnisun dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeliminasi Gloria dari keanggotaan Paskibraka dengan tidak memperhatikan Hak-Hak Anak terkait Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas. / This research discusses about the legal analysis of the position, functions, duties and authority of government and non government agencies in connection with citizenship status and position of a mixed marriage child as well as the implementation into Paskibraka activities. This research using a normative juridical / doctrinal method, which serves as a legal norm (Law in the book) and process by way of literature study, seeing the law as a function of the norm. The approach taken is the approach of the law (Statute Approach), the approach of the concept (Conceptual Approach), and the approach of the case (Case Approach). Garrison decision on the 2016 Paskibraka prospective member Gloria Natapradja Hamel used to be an example through many problems of dual citizenship status limited embraced the Indonesian State. This research aims to determine the limits of Garrison authority on the Gloria Natapradja Hamel issues of dual citizenship status in Paskibraka membership requirements. The results of this research indicate that there are irregularities of authority and abuse of Indonesian Civilization Act No. 12 of 2006, as evidenced by the decision of the Garrison and the Ministry of Justice and Human Rights to eliminate Gloria from Paskibraka membership without looking through the Rights of the Children related to Principles of Dual Citizenship Status.