Masalah tindak pidana lingkungan khususnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi, terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku. Tindak pidana lingkungan hidup ditentukan melalui perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120. Penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), pasal 117 dan pasal 118. Rumusan pasal tersebut mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kerusakan dan pemcemaran lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda yang dapat diperberat sepertiga. Pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menggunakan Teori Pertanggungjawaban Mutlak dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti, hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 88, pasal 116, pasal 117 dan pasal 118 UU PPLH. ix Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah : Pertama, Apakah putusan PN Manado No.284/Pid.B/2005/PN.MDO dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT NMR sudah tepat. Kedua, Siapakah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam kasus PT NMR tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis referensi bahan-bahan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. / The problem of criminal act in an environment, especially damaging and polluting the environment done by a corporation is a complicated problem to cope with, specially for the responsibility of the actor. Environmental crime are determined through a legal system regulating the environmental protection and management, specifically Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. In relation to environmental crime regulated by Law No. 32/2009, it can be seen in the formulation of Article 69. Environmental criminal sanctions is regulated in Article 97 to Article 120. The punishment for the actor of criminal act conducted by a corporation in the field of environment is regulated in Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management, especially Article 116 paragraph (1) and paragraph (2), Article 117 and Article 118. Based on its formulation, these article indicate that the punishment for the corporation whose damaging and polluting the environment can be given to the corporation itself, and/or the one who gave the orders to do criminal act or the one who acts as the leader in that criminal act activity. He/She is could be sentenced to jail and be required to pay one-third as heavy fines. The responsibility of corporations as the actor in the field of environment can use the Strict Liability Theory and Vicarious Liability Theory, which can be seen in the formulation of Law No. 32/2009 in Article 88, Article 116, Article 117 and Article 118. xi The problem to be solved in this study are : First, Is The Manado District Court Number 284/Pid.B/2005/PN.MDO verdict in case of environmental pollution by PT NMR appropriate; Second, Who can be charged of corporation crime liability in this case. Research method applied in this thesis is normative approach based on secondary legal materials. The data for this study were obtained through library research by collecting and analyzed bibliography material and interconnected document.