Korupsi merupakan permasalahan hukum yang semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya Tipikor dari waktu ke waktu semakin marak yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun jika dibiarkan perbuatan ini akan menjadi sebuah budaya. Korupsi di Indonesia paling banyak membelit pejabat negara yang sedang menduduki jabatan tertentu. Kontroversi putusan kasus-kasus Tipikor terlihat dari banyak diputus bebasnya atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa Tipikor yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Mengetahui dan mendalami konsep/ajaran Konkursus Realis yang ditekankan pada sistem atau konsep penjatuhan pidana serta mengetahui apakah tepat Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara 12 ( dua belas) tahun dan denda Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) pada Gayus Tambunan yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana yang dikenal dengan Konkursus Realis. Hasil penelitian diketahui penerapan pidana terhadap Gayus Tambunan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1198K/Pid.Sus/2011 dengan pidana penjara 12 (dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dirasakan sangat ringan mengingat berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP Mahkamah Agung bisa menjatuhkan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp750.000.000 ( tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) mengingat untuk pidana sementara adalah 15 tahun, dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Gayus termasuk konkursus realis maka pidana penjara ialah 20 tahun dan tidak boleh lebih. / Corruption is a legal issue that has gained attention from various circles, nationally and internationally. This is due to the fact that corruption from time to time the flare would eventually endanger the stability and security of societies, endanger the economic and social development can damage the values of democracy and morality because eventually if left to act will be a culture. Corruption in Indonesia most twisted state officials are certain positions. Controversy decision Corruption cases seen from many independent disconnected or assumed by the lack of criminal defendants Corruption is not comparable to what they do. This final paper will comprehensively go deep into the concept of concourses realist that is emphasized in the system or concept of the punishment and also to find out whether The Supreme Court already gave the right decision or not, by giving 12 (twelve) years of immurement and amercement with the amount of Rp 500.000.000,00 (five million rupiah) toward Gayus Tambunan who had already done several criminal offenses know as concourses realist. The result of the research find out that the punishment given to Gayus Tambunan is too lenient. The Supreme Court, according to its Decision Number 1198K/Pid.Sus/2011 sentenced Gayus Tambunan with 12 (twelve) years of immurement and amercement with the amount of Rp 500.000.000,00 (five million rupiah), and if the amercement could not be paid, it would make Gayus Tambunan in the confinement of 6 (six) months. According to Article 65 verse (2) KUHP, The Supreme Court could sentence 20 (twenty) years of imprison and amercement with the amount of Rp 750.000.000,00 (seven hundred and fifty thousand million rupiah), and have to be considered that the impermanent imprison is 15 years, and because the criminal offences done by Gayus Tambunan is counted as the concourses realist, so the imprisonment will be 20 years and cannot be more than that.