Para praktisi dan penegak hukum hendaknya menjunjung dan memperhatikan agar faktor kepastian hukum yang terkandung di dalam hak separatis eksekusi lelang obyek hak tanggungan yang dimiliki dan melekat dalam diri kreditur separatis secara kuat dan mutlak, meskipun berada di dalam proses kepailitan, berdasarkan pasal 6 dan pasal 21 UUHT, serta pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan agar tidak disimpangi oleh produk hukum lainnya yang dapat membatalkan/menangguhkan hak separatis eksekusi lelang tersebut. Munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 24 dan pasal 27 huruf c, memberikan peluang adanya pembatalan/penangguhan lelang eksekusi tersebut jika adanya penetapan provisional/putusan dari lembaga peradilan umum, maupun jika terdapat gugatan dari pihak ketiga atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi. Peraturan Menteri Keuangan ini dengan mudahnya menyimpangi hak separatis yang dimiliki oleh kreditur separatis. Permasalahan yang disorot di dalam penelitian skripsi ini adalah: Apakah obyek hak tanggungan dapat dieksekusi oleh kreditur separatis dalam hal terdapat gugatan dari pihak ketiga dalam proses kepailitan? Kerangka teori dan konsepsi yang akan melandasi penelitian ini adalah asas-asas dan pendapat para ahli hukum hak tanggungan, ratio logis serta jiwa/nyawa dari pembuatan UUHT di Indonesia yang menghendaki adanya faktor kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini berakhir dengan sebuah kesimpulan bahwa eksekusi lelang obyek hak tanggungan yang dilakukan kreditur separatis dalam proses kepailitan tidak dapat dilakukan pembatalan/penangguhan eksekusi lelangnya dengan adanya gugatan dari pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga tersebut adalah kreditur yang secara spesifik ditentukan UU (pajak dan bea cukai), berdasarkan prinsip structured creditors dalam proses kepailitan. / Practitioners and law upholders should honor and take notice in order to legal certainty factor that is contained in separated right of executional auction of mortgage object which is owned and viscous in secured creditor tightly and absolutely, according to the articles 6 and 21 of Mortgage Law as well article 55 verse 1 Bankruptcy Law, does not be remained unfulfilled by other legal products which are able to either revoke or suspend the separated right in doing the executional auction. Nevertheless, the emersion of Regulation of Finance Minister Number 93/ PMK.06/ 2010 about implementational guidelines of auction article 24 and 27c that give probability to have revocation or suspension of executional auction if there is claim from the third party upon executional auction carrying plan. This Regulation of Finance Minister easily deviates the separated right that is owned by secured creditor. The problem exposed in this research is: What can mortgage object be executed by secured creditor in case there is third party claim in bankruptcy process? The theoritical frameworks and concepts that underlying this research are principles and law-experts arguments of mortgage, logical ratio as well the spirit of making Mortgage Law in Indonesia that intends the legal certainty factor existence in Indonesia. This research ended by one conclusion that executional auction of mortgage object which is carried out by secured creditor in bankruptcy process is not able to do revocation or suspension by the third parties claims, except if the third party is creditors who are specifically determined by Law (tax and customs duty), based on structured creditors principle in bankruptcy process.