Notaris diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang datang kepadanya untuk mengkonstantirkannya dan dituangkan ke dalam sebuah akta otentik, dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. Oleh karena itu notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan�peraturan lainnya dan bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Dalam praktik, masih ada notaris yang bekerja sama dengan biro jasa bahkan secara online. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum secara sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian di lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya di masyarakat. Dari hasil penelitian yang didapat dari putusan No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Jo. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi No. 980 K/Pid.Sus/2015, bahwa seorang notaris tidak memeriksa dokumen (KTP) dalam pembuatan sebuah perseroan, dan penghadap tidak bertemu langsung dihadapan Notaris, namun bertemu dengan biro jasa. Dalam hal ini, terkait dengan keabsahan akta akta pendirian perseroan yang telah dibuat oleh notaris atas kerjasama dengan biro jasa secara online, di mana pemohon tidak menghadap kepada notaris karena yang menghadap kepada notaris adalah biro jasa. Kerjasama notaris dengan birojasa online tentu saja salah satu keuntungan utamanya adalah tidak terikat waktu kerja. Bahwa kerjasama notaris yang terjalin tidak ada ikatan kerja tertulis namun hanya berupa lisan saja, namun demikian tindakan tersebut tetap melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam kasus yang penulis angkat, Kerjasama notaris dengan biro jasa rentan menimbulkan tindak pidana (korupsi atau penipuan), oleh karenanya akta pendirian perseroan tersebut menjadi batal demi hukum. Kedua, tanggung jawab organisasi profesi Notaris, terhadap Notaris yang bekerjasama dengan biro jasa online tersebut, yang melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik, maka berdasarkan Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris, dikatakan bahwa perbuatan bekerjasama dengan biro jasa online dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik notaris, yang disertai sanksi berupa: Teguran; Peringatan; Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Tanggung jawab INI sebagai organisasi profesi notaris tersebut, sebegai bentuk memberikan tugas dan kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada notaris. / Notaries are authorized to express all acts, agreements, and stipulations desired by the parties who come to him or her to confirm them and pour them into authentic deeds, with the aim that the deeds have complete evidential power and validity. Therefore, notaries must fulfill all the provisions of their positions and other regulations and are responsible for the deeds they have made. In practice, some notaries still cooperate with service bureaus even on an online basis. This research is an empirical juridical research, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called research in the field, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. From the results of research obtained from decision No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST in conjunction with Cassation Court Decision No. 980 K/Pid.Sus/2015, that a notary did not check the documents (ID card) in the creation of a company, and the appearer did not appear directly before the Notary, but appeared before a service bureau. In this case, it is related to the validity of the company establishment deed that has been made by a notary in collaboration with an online service bureau, where the appearer does not appear before the notary because the one who appears before the notary is the service bureau. Notary cooperation with online service bureaus is of course one of the main advantages, which is not bound by working time. That the notary cooperation established is not in the form of a written work bond but only verbally, however, such actions still violate the UUJN and the Notary Code of Ethics. In the case that the author has raised, notary cooperation with service bureaus is vulnerable to criminal acts (corruption or fraud); therefore the company's deed of establishment becomes null and void. Second, the responsibility of the Notary Professional Organization, towards the Notary who cooperates with the online service bureau, which violates the provisions of the UUJN and the Code of Ethics, then based on Article 4 number 4 of the Notary Code of Ethics, it is said that the act of cooperating with an online service bureau is categorized as a violation of the notary code of ethics, which is accompanied by sanctions in the form of: Reprimand; Warning; Temporary dismissal from Association membership; Honorable dismissal from Association membership; and Dishonorable dismissal from Association membership. INI's responsibility as a notary professional organization, as a form of providing duties and authority in providing guidance, supervision, and protection to notaries.