Industrial Design is a creation of a shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination thereof in the form of three dimensions or two dimensions that gives an aesthetic impression and can be realized in three-dimensional or two-dimensional patterns and can be used to produce a product, item, industrial commodity or handicraft. Industrial Design in Indonesia has been regulated in Law Number 31 of 2000 and is under the supervision of the Directorate General of Intellectual Property Rights as the body that issues legal protection to industrial designs in the form of industrial design certificates. In terms of obtaining industrial design protection, it must meet several requirements in the form of administrative and substantive examination, but there are still some blemishes that can lead to cases as the authors discuss in this thesis contained in the case of decision 32 / Pdt. Sus-Design Industri / 2016 / PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 295 K / Pdt.Sus-HKI / 2017 jo. 75 PK / Pdt.Sus-HKI / 2019 which discusses industrial design that have become public property but can have industrial design certificates so that the examination substance is very important in determining the element of novelty in industrial design because the element of novelty is an absolute requirement in providing protection for industrial design, apart from Indonesia's own constitution, it complies with international treaty arrangements such as TRIP’S agreements and Paris Conventions because Indonesia is a member of WIPO and in solving industrial design problems, international agreements can be used as a reference for regulating industrial design. In this thesis the author will also explain in detail about the regulations concerning industrial designs that apply in Indonesia. Desain Industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasi keduanya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetika dan dapat diwujudkan dalam tiga dimensi atau pola dua dimensi dan dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan. Desain Industri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai badan yang mengeluarkan perlindungan hukum terhadap desain industri dalam bentuk sertifikat desain industri. Dalam hal memperoleh perlindungan desain industri, harus memenuhi beberapa persyaratan dalam bentuk pemeriksaan administratif dan substantif, tetapi masih ada beberapa cacat yang dapat menyebabkan kasus seperti yang dibahas penulis dalam tesis ini yang terdapat dalam kasus keputusan 32 / Pdt. Sus-Design Industri / 2016 / PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 295 K / Pdt.Sus-HKI / 2017 jo. 75 PK / Pdt.Sus-HKI / 2019 yang membahas desain industri yang telah menjadi milik umum tetapi dapat memiliki sertifikat desain industri sehingga substansi pemeriksaan sangat penting dalam menentukan unsur kebaruan dalam desain industri karena unsur kebaruan adalah mutlak persyaratan dalam memberikan perlindungan untuk desain industri, selain dari konstitusi Indonesia sendiri, itu sesuai dengan pengaturan perjanjian internasional seperti perjanjian TRIP dan Konvensi Paris karena Indonesia adalah anggota WIPO dan dalam menyelesaikan masalah desain industri, perjanjian internasional dapat digunakan sebagai referensi untuk mengatur desain industri. Dalam tesis ini penulis juga akan menjelaskan secara rinci tentang peraturan mengenai desain industri yang berlaku di Indonesia.