Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memperkenalkan konsep robot lawyer, yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan hukum. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi persiapan regulasi yang diperlukan untuk mengakomodasi penggunaan robot lawyer oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji tantangan hukum, etika, dan praktis yang dihadapi dalam integrasi robot lawyer ke dalam sistem hukum Indonesia, serta membandingkan dengan penerapan di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Estonia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif untuk mengumpulkan data dari praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pengembang teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi hukum yang signifikan diperlukan, terutama terkait dengan definisi advokat, persyaratan lisensi, dan standar etika. Regulasi harus mencakup standar keamanan data, transparansi algoritma, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Dengan regulasi yang tepat, robot lawyer dapat meningkatkan akses ke layanan hukum yang lebih terjangkau dan efisien, sementara tetap mempertahankan integritas dan keadilan sistem hukum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, profesional hukum, dan pengembang teknologi dalam merancang kerangka regulasi yang etis dan efektif untuk mengintegrasikan robot lawyer dalam sistem peradilan Indonesia. / The development of artificial intelligence (AI) technology has introduced the concept of robot lawyers, which contributes significantly to improving the efficiency, accuracy and accessibility of legal services. This study aims to explore the regulatory preparations needed to accommodate the use of robot lawyers by the justice-seeking public in Indonesia. In this context, the study examines the legal, ethical and practical challenges faced in the integration of robot lawyers into the Indonesian legal system, as well as comparing with the implementation in other countries such as the United States, United Kingdom, Canada and Estonia. The research used a qualitative approach with normative methods to collect data from legal practitioners, policy makers, and technology developers. The results show that significant legal adaptations are needed, especially related to the definition of advocates, licensing requirements, and ethical standards. Regulations should include data security standards, algorithm transparency, and effective oversight mechanisms to ensure fairness and accountability. With proper regulation, robot lawyers can increase access to more affordable and efficient legal services, while maintaining the integrity and fairness of the legal system. The conclusion of this study emphasizes the importance of collaboration between the government, legal professionals, and technology developers in designing an ethical and effective regulatory framework for integrating robot lawyers in the Indonesian justice system.