Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif-Empiris dengan tujuan untuk menganalisa permasalahan hukum yang timbul dari proses pengajuan tagihan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) berupa utang bunga yang tidak diatur dalam perjanjian sebelumnya antara Debitor dan Kreditor sehingga utang bunga tidak dapat diakui oleh Pengurus dalam Daftar Piutang. Tagihan bunga yang tidak diakui Pengurus dalam PKPU didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 270 Ayat (1) dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU). Terhadap utang bunga yang tidak diakui pengurus dalam proses pengajuan tagihan diakomodir dalam pembahasan rencana perdamaian Debitor hingga rencana perdamaian disahkan dalam suatu putusan perdamaian (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal pengajuan tagihan yang ditentukan oleh UUK-PKPU, ketentuan Pasal 270 UUK-PKPU menjadi dasar atau acuan bagi setiap Kreditor yang diperkenankan untuk mengajukan tagihan kepada Pengurus, adapun mekanisme pengajuan tagihan harus disertai dokumen yang memuat sifat, jumlah tagihan dan dasar atau rincian perhitungan utang secara akurat dan riil. Prosedur pengajuan tagihan diberikan beban kepada Kreditor untuk membuktikan tagihannya yang dicocokkan dengan catatan Debitor diperlukan agar Pengurus dapat menentukan Hak Suara Kreditor. Tagihan bunga yang tidak diakui Pengurus dalam PKPU dapat diakomodir dalam pembahasan rencana perdamaian, tahapan ini adalah tahapan negosiasi antara Debitor dan Kreditor untuk mencapai kesepakatan sehingga Kreditor mendapatkan kepastian dalam pembayaran utangnya oleh Debitor dalam PKPU. Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan, adapun usulah dalam dunia praktik PKPU, bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, praktisi kepailitan dan pkpu juga organisasi kurator dan pengurus, agar memberikan edukasi atas penerapan UUK-PKPU dalam praktiknya dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum demi kelancaran dan kelangsungan usaha Debitor sehingga tercapai restrukturisasi yang ideal sesuai amanah UUK-PKPU. / This study uses Normative-Empirical Law studies with the aim of analyzing the legal problems arising from the process of filing invoices in the Suspension of Payment (“PKPU”) of interest debt not regulated in the previous agreement between the debtor and the creditor so that the debt interest cannot be recognized by the administrator in the Register of Debts. Interest bills that are not recognized by the Administrator in the PKPU are based on the provisions of Article 270 Paragraph 1 and Article 273 of the Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (“UUK-PKPU”). Against unrecognized interest debt, the administrator in the billing process is accommodated in the discussion of the debtor's composition plan until the composition plan is approved in a peace ruling (homologation) by the Chamber of Commercial Court Judges at the Surabaya State Court. In the case of the invoice submission specified by the UUK-PKPU, the provisions of Article 270 of the UUK-PKPU shall be the basis or reference for any creditor who is authorized to submit invoices to the Administrator, and any invoicing mechanism shall be accompanied by a document containing the nature, the amount of the bill, and the basis of or details of the debt calculation accurately and genuinely. The invoice submission procedure is charged to the creditor to prove that the invoices matched with the debtor's records are necessary for the administrator to determine the creditors' voting rights. Interest bills that are not recognized by the administrator in the PKPU can be accommodated in the discussion of the composition plan, this phase is the negotiation phase between debtors and creditors to reach an agreement so that creditors obtain certainty in the debtor's payment of their debt in the PKPU. Based on the description given by the author, as is the case in the world of PKPU practice, the Government of the Republic of Indonesia, in this case the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, bankruptcy practitioners and PKPU, as well as receiver and administrator organizations, should provide education on the application of the UUK-PKPU in practice, taking into account the principles of justice and legal security for the smoothness and sustainability of debtor businesses, so as to achieve an ideal restructuring in accordance with the security of the UUK-PKPU.