Tindakan skorsing oleh pengusaha dalam praktik adalah merupakan suatu sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Pemasalahan timbul ketika skorsing tanpa batas waktu dan tanpa pembayaran upah, sehingga tidak ada kepastian bagi pekerja akan kelangsungan pekerjaan dan penghasilannya. Penelitian ini ditujukan untuk mendesripsikan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 835 K/Pdt.Sus-PHI/2018 juncto Putusan No. 195/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. mengenai tindakan skorsing tanpa batas waktu dan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam proses penyelesaiannya. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, ditujukan hanya pada data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang sifatnya mengikat, didukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertimbangan Hakim mengenai tindakan skorsing tanpa batas waktu yang dilakukan KPUM terhadap pekerjanya dalam Putusan No. 853/K/PDT.SUS-PHI/2018 juncto Putusan No. 195/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. adalah merupakan pemutusan hubungan kerja. Pertimbangan Hakim tentang pemberian uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) juga sudah sangat tepat dan memberi kepastian hukum, karena tidak terdapat bukti adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku pekerja. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dalam proses penyelesaian kasus a quo adanya lex specialist dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI adalah berdasarkan konsep kepastian hukum atas terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Perlindungan hukum terhadap proses perolehan atas upah selama pekerja diskors telah diatur secara tegas dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 juncto Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004, tetapi harus dimintakan oleh Penggugat dan disertai alat bukti yang cukup di dalam persidangan. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Skorsing / In practice, suspension by employers is a sanction for violations committed by workers. Problems arise when suspension is indefinite and without payment of wages, so that there is no certainty for workers regarding the continuation of their employment and income. This research is aimed at describing the judge's considerations in Decision No. 835 K/Pdt.Sus-PHI/2018 in conjunction with Decision No. 195/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. regarding indefinite suspension and legal protection for workers in the resolution process. This type of legal research is normative legal research, aimed only at secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and court decisions which are binding in nature, supported by secondary legal materials and tertiary legal materials. Data was collected through library research. The research approach is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach to Court Decisions. Data analysis was carried out qualitatively. The research results show that the judge's considerations regarding the action of indefinite suspension carried out by the KPUM against its workers in Decision No. 853/K/PDT.SUS-PHI/2018 in conjunction with Decision No. 195/Pdt.Sus- PHI/2017/PN Mdn. is a termination of employment. The Judge's consideration regarding the provision of severance pay 2 (two) times the provisions of Article 156 paragraph (2) was also very appropriate and provide legal certainty, because there was no evidence of any error or violation committed by the Plaintiff as a worker. The legal protection provided to workers in the process of resolving a quo cases is the presence of a lex specialist in Law no. 2 of 2004 concerning PPHI is based on the concept of legal certainty for the realization of the principles of justice that is simple, fast and low cost. Legal protection for the process of obtaining wages while workers are suspended has been strictly regulated in Article 155 paragraph (3) of Law no. 13 of 2003 in conjunction with Article 96 of Law no. 2 of 2004, but must be requested by the Plaintiff and accompanied by sufficient evidence at trial. Keywords: Termination of Employment, Legal Protection, Suspension.