Dalam upaya membangun kerangka peraturan, strategi, dan rencana yang sesuai dengan dinamika pasar digital, pemerintah bersama-sama dengan KPPU dapat meninjau kembali landasan hukum terkait merger dan akuisisi perusahaan digital di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai merger dan akuisisi menurut hukum persaingan usaha serta untuk mengetahui pengawasan merger dan akuisisi perusahaan digital di Indonesia menurut perspektif hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji regulasi dan pengawasan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan digital di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengaturan mengenai merger dan akuisisi menurut Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 57 Tahun 2010, Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, serta Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012, yang mengatur terkait pelaksanaan pemberitahuan rencana merger dan akuisisi melalui sistem yang dikenal dengan pra-notifikasi dan post-notifikasi. Pengawasan merger dan akuisisi perusahaan digital di Indonesia secara harfiah merupakan bagian dari fungsi dan tugas KPPU. Pengawasan merger dan akuisisi itu sendiri telah diatur secara khusus dalam Pasal 21 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 dimana KPPU berkewajiban melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian. Penilaian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Namun, penilaian tersebut saat ini masih terbatas pada perusahaan konvensional karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perusahaan digital di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang mengatur merger dan akuisisi perusahaan digital di Indonesia agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital saat ini./ To establish a regulatory framework, strategy, and plan that align with the dynamics of the digital market, the government, together with the KPPU, can review the legal basis regarding the merger and acquisition of digital companies in Indonesia. The aim of this research is to understand the regulations concerning mergers and acquisitions according to competition law and to understand the supervision of mergers and acquisitions of digital companies in Indonesia from the perspective of competition law. The research method used in this study is normative juridical legal research by examining the regulations and supervision of mergers and acquisitions conducted by digital companies in Indonesia. The data analysis method used is a qualitative approach, referring to legal norms contained in legislation. The results of the research and analysis obtained in this study are that the regulation regarding mergers and acquisitions under Competition Law is essentially stipulated in Article 28 and Article 29 of Law No. 5 of 1999, further regulated in Government Regulation No. 57 of 2010, KPPU Regulation No. 3 of 2019, and KPPU Regulation No. 4 of 2012, which govern the implementation of notification of merger and acquisition plans through a system known as pre- notification and post-notification. Oversight of mergers and acquisitions of digital companies in Indonesia is inherently part of KPPU's functions and duties. Oversight of mergers and acquisitions is specifically regulated in Article 21 of KPPU Regulation No. 3 of 2019, where KPPU is obliged to conduct supervision by providing assessments. Assessment is carried out through two stages: preliminary assessment and comprehensive assessment. However, the assessment is currently limited to conventional companies because there is no specific legislation governing digital companies in Indonesia. Therefore, the establishment of regulations governing mergers and acquisitions of digital companies in Indonesia is necessary to enable more effective supervision in line with the current development of the digital economy.