Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan salah satu tujuan bernegara ialah menjamin kesejahteraan umum meliputi kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, Dalam konteks perlindungan terhadap kesejahteraan anak, terdapat fenomena terjadinya penerapan kebijakan hukum pidana dalam upaya diversi pada anak yang tidak efektif. Penelitian Disertasi ini disusun dengan mendasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut pertama, bagaimana pengaturan diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012. Kedua, implementasi pengaturan mengenai penyelesaian pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Ketiga, bagaimana solusi pengaturan yang berkepastian dan berkeadilan dalam penyelesaian pidana anak di masa yang akan datang melalui kajian keadilan bermartabat. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Pemidanaan dan Teori Keadilan Bermartabat. Metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan analisa secara kualitatif, yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, pengaturan hukum tentang diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendorong penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban dalam pendekatan restoratif, artinya menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, rehabilitasi anak pelaku, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Kedua, implementasi penyelesaian pidana anak dalam pelaksanaan diversi, tidak berjalan dengan baik karena beberapa kendala yang saling terkait sehingga menyulitkan upaya perlindungan hak anak. Kendala utamanya karena tidak memadai nya fasilitas bagi anak di tingkat di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di daerah-daerah tertentu, juga masih terdapat penyidik yang belum tersertifikasi sebagai penyidik PPA di Polres, dan masih rendahnya angka keberhasilan diversi. Ketiga, untuk menjamin berkepastian dan berkeadilan dalam penyelesaian pidana anak di masa yang akan datang kiranya perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama untuk menetapkan norma-norma yang kondusif bagi terwujudnya sistem penyelesaian anak diversi. Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum. / The Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that one of the goals of the state is to guarantee general welfare including the welfare of every citizen. In the context of protecting the welfare of children, there is a phenomenon of ineffective implementation of criminal law policies in efforts to divert children. This dissertation research was prepared based on the following problem formulation. First, how diversion is regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law No. 11 of 2012. Second, the implementation of the regulations regarding the settlement of juvenile crimes in the Juvenile Criminal Justice System Law Number 11 of 2012. Third, what is the regulatory solution that is certain and fair in resolving juvenile crimes in the future through the study of dignified justice. The theoretical basis used is the Legal Protection Theory, Punishment Theory and Dignified Justice Theory. Normative juridical research methods are supported by qualitative analysis, which refers to legal norms in statutory regulations and court decisions. The results of the research show that first, the legal regulations regarding diversion in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System encourage the handling of criminal cases involving children as perpetrators or victims in a restorative approach, meaning that it emphasizes the restoration of losses caused by criminal acts. , rehabilitation of the perpetrator's children, and reconciliation between the perpetrator and the victim. Second, the implementation of resolving child crimes in the implementation of diversion is not going well due to several interrelated obstacles that make it difficult to protect children's rights. The main obstacle is inadequate facilities for children at the police, prosecutor's office and court levels. In certain areas, there are still investigators who have not been certified as PPA investigators at the Police, and the success rate of diversion is still low. Third, to ensure certainty and fairness in the resolution of juvenile crimes in the future, it would be necessary to amend the Juvenile Criminal Justice System Law, especially to establish norms that are conducive to the realization of a system for resolving diverted children. Keywords: Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Law