Pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam berbagai kegiatan keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan pasar modal. Dengan adanya kehadiran notaris sebagai penunjang kegiatan pasar modal, OJK harus berupaya memaksimalkan tugas dan tanggungjawab tersebut. Namun demikian secara normative hal tersebut belum diakomodir secara pasti mengenai pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal terutama kepada notaris dan secara praktik juga OJK masih berlaku pasif dalam pengawasan. Oleh karena itu pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah pertama bagaimana pengaturan mengenai pengawasan pada notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia, kedua bagaimana pelaksanaan pengaturan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada notaris dalam pasar modal di Indonesia, dan ketiga bagaimana penguatan pengaturan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada notaris dalam pasar modal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep dan pendekatan filosofi sebagai pisau analisis yang dituangkan pada kesimpulan. Penelitian ini menggambarkan fenomena, fakta dan data-data mengenai pengawasan pada notaris oleh OJK sebagai penunjang pasar modal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan pada notaris dalam kegiatan pasar modal oleh OJK belum diatur secara spesifik dalam regulasi di Indonesia secara hierarkies sehingga pelaksanaan pengaturan mengenai pengawasan masih berlaku pasif hanya melihat kepada keaktifan pembayaran iuran yang dilakukan oleh notaris yaitu dengan model pengawasan outside, pengawasan tidak dilakukan secara berkala yang dikenal dengan model pengawasan inside dan belum menyasar kepada pekerjaan substantive hanya sebatas formil saja yang dilakukan oleh OJK kepada notaris di pasar modal, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu penguatan pengaturan mengenai konsep pengawasan oleh OJK terhadap notaris yang melibatkan beberapa aspek, termasuk mengakomodir regulasi pengawasan, pembentukan divisi dan atau setingkat direktorat, menggunakan unified supervisory model dengan menerapkan metode inside outside dalam pengawasan. Penting juga untuk mengakomodir adanya sanksi yang tegas bagi notaris yang melakukan pelanggaran wilayah kerja dan pembagian pekerjaan secara proporsional oleh divisi yang ada pada OJK. / Supervision is the duty and responsibility of the Financial Services Authority (OJK) in various financial activities in Indonesia, including in this case capital market activities. With the presence of a notary as a support for capital market activities, OJK must strive to maximize these duties and responsibilities. However, normatively, this has not been accommodated definitively regarding the supervision of the capital market support profession, especially to notaries and in practice, the OJK is still passive in supervision. Therefore, the main problems in this dissertation are first, how to regulate supervision of notaries by the Financial Services Authority in the capital market in Indonesia, second, how to implement supervision arrangements by the Financial Services Authority to notaries in the capital market in Indonesia, and third, how to strengthen supervision arrangements by the Financial Services Authority to notaries in the capital market in Indonesia. This research is a normative juridical research, which is a research focused on examining the application of rules or norms in positive law by using a statute approach, a conceptual approach and a philosophical approach as an analytical knife that is outlined in the conclusion. This study describes the phenomenon, facts and data regarding supervision of notaries by the OJK as a support for the Indonesian capital market. The results of the study show that the supervision of notaries in capital market activities by the OJK has not been specifically regulated in the regulations in Indonesia in a hierarchical manner so that the implementation of supervision regulations is still passive, only looking at the activeness of the payment of contributions carried out by notaries, namely with the outside supervision model, supervision is not carried out periodically which is known as the inside supervision model and has not targeted the work substantive is only limited to formalities carried out by the OJK to notaries in the capital market. Therefore, the conclusion of this study is that it is necessary to strengthen the regulation regarding the concept of supervision by the OJK for notaries involving several aspects, including accommodating supervision regulations, the formation of divisions and/or directorate levels, using a unified supervisory model by applying the inside outside method in supervision. It is also important to accommodate strict sanctions for notaries who violate the work area and the proportional division of work by the existing divisions of the OJK.