Penelitian ini membahas tanah-tanah milik Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan tanah-tanah hasil dari pemerintah Kolonial yang disebut sebagai tanah Gewijzigde Grondkaart dimana terurai dalam suatu peta dan didalamnya termuat eigendom-eigendom verponding yang mempunyai legalitas setelah disahkan (ditandatangani) oleh pejabat yang berwenang Residen Batavia atau Pejabat Agraria Kolonial; serta menjadi asset milik Staatspoorwegen (SS). Tanah Grondkaart tersebut setelah dibestemmmingkan (In beheer) menjadi milik dalam penguasaan Djawatan Kereta Api atau PT. Kereta Api Indonesia (Indonesia). Dalam pertumbuhan pengaturan tanah grondkaart pasca Nasionalisasi yang seharusnya menyesuaikan dengan pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka seharusnya ditingkatkan konversinya menjadi Hak Pakai (HP) atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebagaimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965, namun sampai kini tidak semua tanah-tanah grondkaart tersebut dikonversi berdampak pada perdebatan hukum terhadap kepastian hukum pasca Nasionalisasi atas tanah grondkaart dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 pasal 95 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 banyak menjadi perdebatan terhadap legalitas grondkaart, untuk itu Peneliti melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan Sejarah, pendekatan kasus yang menjadi sumber input bagi seluruh komponen pemangku kepentingan terutama terkait harmonisasi regulasi agar tercipta suatu kebijakan dalam rangka penyelamatan dan perlindungan asset Negara dalam pengelolaan operator PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sangat perlu pengaturan yang tidak kontradiktif terhadap pengaturan tanah grondkaart, dan pensertifikatan secara menyeluruh merupakan Langkah utama perlindungan asset menjadi pedoman legalitas tanah grondkaart sebagai Asset tetap hanya mendasarkan pada Undang-undang Nasionalisasi Nomor 86 tahun 1958. Kata Kunci : Rekonstruksi Pengaturan, Gewijzigde Grondkaart, Asset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia. / This research discusses land owned by the Company PT. Kereta Api Indonesia (Persero) which is land resulting from the Colonial government of Netherlands which is referred to as Gewijzigde Grondkaart land which is outlined in a map and contains verponding eigendoms which have legality after being ratified (signed) by an authorized official, Resident of Batavia or Agrarian Official Colonial; and becomes an asset belonging to Staatspoorwegen (SS). The Grondkaart land after being bestemming (In beheer) became property under the control of Djawatan Kereta Api or PT. Indonesian Railways (Indonesia). In the growth of grondkaart land regulation after Nationalization, which should be adjusted to the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA), the conversion should be increased to Use Rights (HP) or Land Management Rights (HPL) as following Government Regulation No. 9 of 1965, but until now Not all grondkaart land was converted, which had an impact on the legal debate regarding legal certainty after the nationalization of grondkaart land, with the issuance of the new Regulation of the Gouvernment, namely Government Regulation no. 18 of 2021 article 95 paragraph 1 and Government Regulation No. 20 of 2021 has been widely debatedregarding the legality of grondkaart, therefore The researcher conducted normative juridical research using a statutory approach, historical approach, and case approach which became a source of input for all stakeholder components, especially regarding the harmonization of regulations to create a policy in the context of saving and protecting State assets in the management of PT operators. Indonesian Railways (Persero). It is essential to have regulations that do not contradict the provisions related to grondkaart land, and comprehensive certification is a primary step in asset protection, serving as a legal guideline for grondkaart land as a fixed asset, relying solely on Nationalization Law Number 86 of 1958. Keywords: Reconstruction Arrangements, Gewijzigde Grondkaart, Land assets owned by PT. Indonesian Railways.