With the development of ASEAN as a regional organization, it is important for ASEAN and its members to conform to the current global developments. With this idea in mind, it is not wise for ASEAN to always strictly follow the principle of non-intervention and sovereignty, which is part of the "ASEAN Way", to deal with a dispute. This is because ASEAN dispute settlement mechanism is still lacking in many ways such as providing enforcement and legal certainty for its members. Perhaps by establishing new mechanisms such as a regional Court of Justice, it will help fill in the gaps of those elements that are lacking in the current mechanism. Of course, the establishment of a court is not easy, given that ASEAN countries differ in their legal system and has a lack of rule of law in their respective countries. Thus, it makes sense for ASEAN to look towards other regional courts such as the European Court and see the principles of direct effect and supremacy as an example. The purpose of this study is to help analyze, understand and find a better solution to resolve disputes in the ASEAN region and analyze the current issues in ASEAN dispute mechanism, which makes the need for a new model of a dispute resolution. The results of this study will hopefully allow a deeper understanding of the barriers to establishing a new mechanism and also help assess the possibility of establishing a regional court in ASEAN / Dengan perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional, sangat penting bagi ASEAN dan para anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global saat ini. Dengan gagasan tersebut dalam pikiran, tidaklah bijaksana bagi ASEAN untuk selalu secara ketat mengikuti prinsip non-intervensi dan kedaulatan, yang merupakan bagian dari "ASEAN Way", untuk menangani suatu sengketa. Hal ini di karenakan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN masih kekurangan dalam banyak hal seperti menyediakan penegakan dan kepastian hukum yang kuat bagi para anggotanya. Mungkin dengan membentuk mekanisme sengketa baru seperti suatu pengadilan yang bersifat regional, akan membantu mengisi kekosongan dari elemen-elemen yang kurang dalam mekanisme saat ini. Tentu saja pembentukan pengadilan tidaklah mudah mengingat bahwa ASEAN terdiri dari negara-negara yang berbeda dalam sistem hukum mereka dan dengan kurangnya aturan hukum yang kuat dalam negara masing-masing. Dengan demikian, masuk akal bagi ASEAN untuk melihat ke arah pengadilan regional lainnya seperti Pengadilan Eropa dan melihat prinsip-prinsip seperti direct effect dan supremasi sebagai contoh. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menganalisa, memahami dan menemukan solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam wilayah ASEAN dan menganalisa isu-isu dalam mekanisme sengketa ASEAN yang membuat perlunya model sengketa yang baru. Hasil penelitian ini diharapkan akan memungkinkan pengertian yang lebih dalam tentang hambatan-hambatan untuk mendirikan suatu mekanisme baru dan juga agar dapat menilai kemungkinan pendirian suatu pengadilan regional di ASEAN.