Penelitian ini mengkaji peran notaris dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) dan peraturan terkait, seperti PP No. 43 Tahun 2015 dan PP No. 61 Tahun 2021. Sebagai pejabat umum, notaris wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Studi ini mengungkap tantangan yang dihadapi notaris, termasuk kurangnya pelatihan, kompleksitas regulasi, serta dilema etis terkait kerahasiaan klien. Penelitian merekomendasikan pelatihan berkelanjutan, dukungan teknologi, dan perlindungan hukum bagi notaris pelapor untuk meningkatkan efektivitas peran mereka dalam mencegah TPPU dan menjaga integritas sistem keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPPU telah memberikan kerangka hukum untuk mencegah TPPU, mengharuskan notaris dan profesi terkait untuk melaporkan transaksi mencurigakan meskipun menghadapi tantangan prinsip kerahasiaan jabatan. Upaya sinergis diperlukan untuk memperkuat peran notaris dalam pencegahan TPPU. / This study examines the role of notaries in preventing and reporting money laundering (ML) as regulated under Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (ML Law) and its implementing regulations, including Government Regulation No. 43 of 2015 and No. 61 of 2021. As public officials, notaries are obligated to report suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in line with the Know Your Customer (KYC) principle. The study highlights challenges faced by notaries, such as insufficient training, regulatory complexity, and ethical dilemmas related to client confidentiality. It recommends ongoing training, technological support, and legal protection for whistleblower notaries to enhance their effectiveness in preventing ML and safeguarding the integrity of financial systems. The research employs a normative method with a qualitative approach based on a literature review. Data were collected from laws, regulations, books, and academic journals. The findings reveal that the ML Law provides a legal framework for combating ML, mandating notaries and related professions to report suspicious transactions despite facing challenges related to professional confidentiality. Collaborative efforts are essential to strengthen the role of notaries in preventing ML.