Dalam rangka pengimplementasian prinsip ease of doing business, penggunaan surat pernyataan telah menyetor modal perseroan dapat dijadikan alternatif bukti setor modal saham oleh pemegang saham perseroan. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa kewajiban penyetoran saham oleh pemegang saham pendiri setelah memperoleh pengesahan akta pendirian dari Kemenkumham telah benar-benar terpenuhi sebagai syarat agar hak-hak sebagai pemegang saham dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini dapat menjadi potensi terjadinya suatu permasalahan hukum dikemudian hari apabila saham-saham yang belum dibayarkan tersebut akan dialihkan kepada pihak ketiga dalam suatu pengambilalihan saham perusahaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, secara khusus mengenai kedudukan hukum pemegang saham perseroan terbatas yang belum menyetor modal dalam pengambilalihan saham perusahaan serta tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pemegang saham perseroan terbatas yang belum menyetor modal sehubungan dengan pembuatan akta yang berhubungan dengan pengambilalihan saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan melakukan penelaahan terlebih dahulu terhadap Data Sekunder berupa Putusan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer, yakni melalui wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa selama nama pemegang saham yang belum menyetor saham tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, maka tetap dianggap sebagai pemegang saham, namun hak-haknya sebagai pemegang saham tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Pemegang saham sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran bukti penyetoran modal saham yang digunakannya untuk memperoleh saham perseroan. Untuk mencegah munculnya permasalahan dikemudian hari atas akta pemindahan hak yang akan dibuatnya, maka Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam pengambilalihan saham perseroan terbatas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum para pihak menandatangani dokumen-dokumen sehubungan pengambilalihan saham, termasuk salah satunya bukti setor modal. / In order to implement the principle of ease of doing business, the use of a statement letter which stated that the shareholders has paid up the company's capital may be used as an alternative proof of deposit of share capital by the company's shareholders. However, no one can ensure that the obligation to conduct the share deposit by the founding shareholders upon obtaining the Approval of the establishment by MOLHR has been fulfilled as a condition for the rights as shareholders to be exercised in accordance with the provisions of the articles of association. This can be a potential legal problem in the future if the unpaid shares will be transferred to a third party in a company takeover. This research is aim to contribute the development of legal science, specifically regarding the legal position of limited liability company shareholders who have not conduct the paid up capital in the company’s takeover as well as the responsibilities of Notaries in relation to company’s shareholders who have not conduct paid up capital in connection with the making of deeds related to the share’s takeover process. Further, the method used in this research is the empirical juridical method by conducting the examination of the secondary data in the form of Court Decision and Court Order, then continued by conducting research on primary data, namely through interviews with the relevant sources. Based on the results of this research and analysis conducted by the Author, it can be concluded whereas as long as the name of the shareholder who has not conducted the capital deposit to the company, meanwhile the owned shares has obtained the Approval from MOLHR, then they are still be considered a shareholder of the company. However, their rights as a shareholder cannot be fully exercised. The company’s shareholders are fully responsible for the truth of the proof of capital deposit used to acquire the company's shares. To prevent any problems which possible to be arise in the future over the deed of transfer of rights that will be made, the Notary may conduct legal counselling to the parties involved in the acquisition of limited liability company shares regarding matters that need to be considered and considered before the parties sign documents related to the acquisition of shares, including proof of paid-up capital.