Perkembangan ekonomi di Indonesia menekankan pentingnya lembaga jaminan yang memberikan kepastian hukum, termasuk pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang hak tanggungan berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian wanprestasi debitur terhadap kreditur yang dilakukan melalui lelang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, proses ini sering menghadapi tantangan seperti aset yang tidak terjual, sengketa hukum, atau hambatan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan lelang hak tanggungan di KPKNL Bogor, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat KPKNL, Balai Lelang, BPN serta kajian dokumen hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa proses lelang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun sering terhambat oleh masalah administratif, kurangnya transparansi, dan sengketa setelah-lelang. Tantangan ini menghambat kepastian hukum bagi pemenang lelang dan sering kali memerlukan penyelesaian hukum yang memakan waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi lelang yang lebih spesifik, peningkatan transparansi dalam proses lelang, serta edukasi kepada masyarakat agar memahami prosedur lelang. Sinergi antara KPKNL, Balai Lelang, BPN dan pihak berwenang terkait juga diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan lelang dan perlindungan hak pemenang lelang. Upaya-upaya ini dapat menjadikan lelang hak tanggungan sebagai mekanisme yang lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa utang./The economic development in Indonesia has emphasized the importance of guarantee institutions that provide legal certainty, including the implementation of security rights auctions through the State Asset Management and Auction Office (KPKNL). Security rights auctions serve as a mechanism to resolve debtor defaults against creditors, conducted through public auctions in accordance with Law Number 4 of 1996 concerning Security Rights. However, this process often encounters challenges such as unsold assets, legal disputes, or administrative obstacles. Therefore, this study aims to analyze the implementation of security rights auctions at KPKNL Bogor, identify the challenges encountered, and provide recommendations to enhance their effectiveness. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with KPKNL officials, auction houses, and reviews of relevant legal documents. The findings indicate that the auction process adheres to applicable regulations but is frequently hindered by administrative issues, lack of transparency, and post-auction disputes. These challenges impede legal certainty for auction winners and often require time-consuming legal resolutions. The study concludes by recommending the strengthening of more specific auction regulations, increasing transparency in auction processes, and educating the public to understand auction procedures. Synergy between KPKNL, auction houses, and related authorities is also necessary to ensure the smooth execution of auctions and the protection of auction winners' rights. These efforts can make security rights auctions a more efficient mechanism for resolving debt disputes.