Digitalization has penetrated various sectors, including the legal sector. In the context of the notary public profession, digitalization holds significant promise for enhancing the efficiency and accessibility of legal services.However, the implementation of digitalization within the notary public profession in Indonesia still faces numerous challenges, particularly related to the existing legal framework. This research aims to conduct an in-depth analysis of the digitalization practices of notaries public in Indonesia and the positive legal foundations governing their implementation. Given the crucial role of notaries in providing legal certainty in various transactions, digitalization has the potential to expedite the process of creating legal documents and expand public access to notary services. Conversely, digitalization also poses several risks, such as threats to data security, potential misuse of technology, and challenges in maintaining the integrity of electronic documents. This study employed a normative-empirical legal research method, including structured interviews with Bapak Taufik, S.H., Sp.N., M.Kn., the Head of the Organizational Division of the Indonesian Notary Association (PP- INI).The findings reveal that positive Indonesian law has yet to regulate digitalization in the notary public profession comprehensively. As a result, in practice, notaries still adhere to conventional procedures, despite utilizing some digital technologies as tools. The study concludes that the Notary Public Law requires updates to accommodate the development of digital technology. These adjustments are crucial to provide legal certainty for notaries in carrying out their duties and to protect the interests of the public. Additionally, there is a need to increase awareness among notaries regarding the utilization of digital technology. Appropriate education and training ensure that notaries can adopt new technologies effectively and efficiently. This research is expected to contribute to the development of more comprehensive regulations related to the digitalization of the profession of notary public in Indonesia. Furthermore, the findings of this study can serve as a reference for stakeholders, including notaries, the government, and the public, in addressing the development of digital technology in the legal field./Digitalisasi telah masuk ke berbagai sektor, termaksud sektor hukum. Dalam konteks jabatan Notaris, digitalisasi memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum. Namun pada implementasi digitalisasi dalam jabatan Notaris di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terutama terkait dengan kerangka hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik digitalisasi jabatan Notaris dan landasan hukum positif yang mengatur pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini relevan dilakukan mengingat pentingnya Notaris dalam memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi, digitalisasi berpotensi mempercepat proses pembuatan akta dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan Notaris, namun disisi lain digitalisasi juga dapat menimbulkan sejumlah risiko, seperti ancaman terhadap keamanan data, potensi penyalahgunaan teknologi, dan tantangan dalam menjaga integritas dari dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, serta melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber Bapak Taufik,S.H., Sp.N., M.Kn., Ketua Bidang Organisasi PP-INI. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai digitalisasi dalam jabatan Notaris sehingga dalam praktiknya Notaris masih berpedoman pada prosedur konvensional meskipun telah memanfaatkan beberapa teknologi digital sebagai alat bantu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris memerlukan pembaharuan untuk dapat mengakomodasi perkembangan teknologi digital, penyesuaian ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para Notaris dalam menjalankan tugasnya dan melindungi kepentingan masyarakat, selain itu diperlukannya juga upaya meningkatkan kesadaran para Notaris untuk memanfaatkan teknologi digital. Pendidikan dan pelatihan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa para Notaris dapat mengadopsi teknologi baru dengan efektif dan efisien. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif terkait digitalisasi jabatan Notaris di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan, termasuk Notaris, pemerintah, dan masyarakat, dalam menyikapi perkembangan teknologi digital dalam bidang hukum.