Penelitian Skripsi ini dilatar belakangi oleh terjadi setelah Sugeng Hariyadi menggugat pendaftaran merek “Coco Arra” oleh Mohammed Naji Mohammed Bageri, dengan alasan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pokok dengan merek miliknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Berdasrkan bukti yang telah diperiksa, Mahmakah Agung memutuskan bahwa "Arra+Lukisan" sebagai pendaftar pertama dan pendaftaran merek “Coco Arra” dibatalkan karena dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini menegaskan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah berdasarkan prinsip first to file, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran merek. Dalam hal ini, penyelesaian melalui pengadilan niaga dianggap sebagai langkah yang tepat karena mengedepankan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Seperti pada putusan Nomor 242K/Pdt.SusHKI/2022. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data premier analisis data kualitatif yang merupakan fenomena yang diperoleh dari data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian, informasi dan atau tulisan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Regulasi pendaftaran hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur proses pendaftaran merek secara sistematis dan transparan dengan mengadopsi sistem konstitutif yang berbasis pada prinsip first to file. Penyelesaian sengketa merek antara “Arra+Lukisan” dan “Coco Arra” dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga, yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian melalui pengadilan niaga dianggap sebagai langkah yang tepat karena mengedepankan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. / The background of this thesis research was motivated by what happened after Sugeng Hariyadi sued Mohammed Naji Mohammed Bageri for the registration of the “Coco Arra” trademark, on the grounds that the trademark had a basic similarity to his trademark and was registered in bad faith. Based on the evidence that had been examined, the Supreme Court decided that "Arra+Lukisan" was the first registrant and the registration of the “Coco Arra” trademark was canceled because it was carried out in bad faith. This decision confirms legal protection for legitimate trademark owners based on the first to file principle, and provides a deterrent effect for perpetrators of trademark infringement. In this case, settlement through a commercial court is considered the right step because it prioritizes legal protection for parties with good intentions. As in decision Number 242K/Pdt.Sus-HKI/2022. The legal research method used in this research is normative juridical research which is research conducted or aimed only at written regulations with the nature of analytical descriptive research which is a method that functions to describe or give an overview of the object under study through data or samples and draw general conclusions. The source of data used in this research is primary data analysis of qualitative data which is an observation of phenomena obtained from the data obtained in the form of descriptions, information and or writings. The results of this study state that the regulation of trademark registration according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulates the trademark registration process systematically and transparently by adopting a constitutive system based on the first-to-file principle. The resolution of the trademark dispute between "Arra+Lukisan" and "Coco Arra" was carried out through litigation in the Commercial Court, referring to Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Resolution through the commercial court is considered the right step because it prioritizes legal protection for the party acting in good faith.