Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur perolehan dana tabungan dari pewaris yang tidak menikah serta memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris agar memperoleh hak mereka secara adil. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan live case study, yang menggabungkan analisis data primer dari wawancara dengan pejabat perbankan dan pihak terkait, serta data sekunder berupa studi kepustakaan terkait peraturan perundang-undangan tentang pewarisan dan perbankan. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder mencakup peraturan hukum seperti Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 hingga kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris dari pewaris yang tidak menikah sering menghadapi hambatan administratif dalam pencairan dana tabungan yang disimpan di bank. Hambatan tersebut meliputi prosedur verifikasi yang rumit, seperti keharusan untuk menyertakan dokumen tambahan seperti surat keterangan ahli waris yang sah, yang tidak selalu mudah didapatkan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara praktik perbankan dengan prinsip dasar hukum yang seharusnya menjamin kepastian dan kemudahan akses bagi ahli waris. Hasil ini mengindikasikan perlunya peraturan perundang – undangan yang spesifik mengatur tentang dana warisan, sehingga sesuai dengan kepastian hukum dan tidak mempersulit ahli waris dalam memenuhi hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perbankan dalam merancang prosedur yang lebih ramah terhadap ahli waris dan memperkuat aspek perlindungan hukum dalam proses pencairan dana warisan / This study aims to examine the procedures for obtaining savings funds from unmarried decedents and provide legal protection for heirs to ensure they receive their rights fairly. The research adopts a normative-empirical method with a live case study approach, combining primary data analysis from interviews with banking officials and other related parties, alongside secondary data from literature studies on inheritance and banking regulations. Primary data were collected through interviews, while secondary data included legal regulations such as Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Law No. 10 of 1998, and regulations from the Otoritas Jasa Keuangan. The study results indicate that heirs of unmarried decedents often face administrative barriers in withdrawing savings stored in banks. These obstacles include complex verification procedures, such as the requirement to provide additional documentation, including an official heir certificate, which is not always easily accessible. Additionally, there is a discrepancy between banking practices and fundamental legal principles that should ensure certainty and ease of access for heirs. This finding suggests a need for specific legislation governing inheritance funds to align with legal certainty and avoid complicating heirs’ ability to claim their rights. This study is expected to serve as a reference for banks in designing more heir-friendly procedures and enhancing legal protection aspects within the inheritance fund withdrawal process.