Money laundering (ML) is a crime related to the process of concealing the origin of wealth obtained from illegal activities, one of which is the proceeds of narcotic crimes. Money laundering often involves the use of financial instruments, including fiduciary guarantees, as tools to hide or obscure illegal assets. Fiduciary guarantees provide protection to creditors in the event that the debtor fails to meet their obligations, but in the context of money laundering involving narcotics proceeds, a conflict arises between the state’s interest in confiscating criminal assets and the fiduciary holder’s right to execute the collateral. This study aims to examine the legal protection for fiduciary guarantee holders and the legal certainty of fiduciary collateral related to money laundering crimes involving narcotics. The research method used is a normative approach with an analysis of relevant laws, as well as case studies that illustrate the legal conflict between the state and creditors regarding fiduciary collateral. The findings show that although fiduciary guarantees provide legal certainty for creditors, in cases of money laundering involving narcotics, there is legal uncertainty regarding the position of the collateral seized by the state. This study recommends the need for clearer regulation regarding the legal position of fiduciary guarantee holders in money laundering cases to provide adequate protection without undermining efforts to combat crime. / Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan proses penyamaran asal-usul kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal, salah satunya hasil kejahatan narkotika. Pencucian uang seringkali melibatkan penggunaan instrumen keuangan, termasuk jaminan fidusia, sebagai alat untuk menyembunyikan atau mengaburkan aset ilegal. Jaminan fidusia memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya, namun dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang melibatkan hasil narkotika, muncul konflik antara kepentingan negara yang ingin menyita aset hasil kejahatan dan hak pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi objek jaminannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang jaminan fidusia serta kepastian hukum atas objek jaminan fidusia yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang hasil narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap undang-undang yang relevan, serta studi kasus yang menggambarkan konflik hukum antara negara dan kreditur dalam hal objek jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur, dalam kasus pencucian uang yang melibatkan narkotika, terdapat ketidakpastian hukum terkait kedudukan objek jaminan yang disita oleh negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi hukum pemegang jaminan fidusia dalam kasus tindak pidana pencucian uang untuk memberikan perlindungan yang memadai tanpa mengabaikan upaya pemberantasan kejahatan.