In the business world, especially in the context of corporate law, bankruptcy is a condition that is highly avoided. Bankruptcy is a legal mechanism that aims to resolve debt problems through the disposal of the debtor's assets in order to provide justice for all creditors. One important asset that is often the object of insolvency is the shares owned by a company in another company, especially a closed company. However, shares are often one of the assets that often create complexities because the ownership of shares is in a closed company, its nature is not freely traded, and there are limited legal arrangements regarding the realization of such assets. Curators have to face various obstacles, ranging from non-transparent valuation of shares to restrictions on the transfer of shares that hamper the process. The problems to be studied are the mechanisms and procedures applied in the administration of bankruptcy assets in the form of shares, especially the ownership of PT Steadfast, Tbk in other companies based on the laws and regulations enacted in Indonesia and the role of the curator in the process of administering shares in a closed company. The type of research used is Normative Empirical, by obtaining data using interviews and literature studies with a case study approach and legal systematics and analysis using deductive techniques. The results of this study found that the process of disposing of the bankrupt debtor's assets in the form of shares can be carried out by open auction if it has been approved or obtained a determination from the Supervisory Judge. As well as the role of the curator of PT Steadfast Marine in carrying out his duties has been in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations such as registering bills, matching and defending assets and finally conducting auctions 3 (three) times. / Dalam dunia bisnis, terutama dalam konteks hukum perusahaan, kepailitan merupakan suatu kondisi yang sangat dihindari. Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang melalui pemberesan harta debitor demi memberikan keadilan bagi semua kreditor. Salah satu aset penting yang sering kali menjadi objek pemberesan adalah saham yang dimiliki perusahaan dalam perusahaan lain, khususnya perusahaan tertutup. Namun saham kerap kali menjadi salah satu asset yang kerap memunculkan kompleksitas sebab kepemilikan saham tersebut berada dalam perusahaan yang sifatnya tertutup, sifatnya yang tidak bebas diperdagangkan, serta keterbatasan pengaturan hukum mengenai realisasi aset semacam itu. Kurator harus menghadapi berbagai kendala, mulai dari penilaian nilai saham yang tidak transparan hingga pembatasan pengalihan saham yang menghambat proses pemberesan. Permasalahan yang akan dikaji adalah mekanisme dan prosedur yang diberlakukan dalam pemberesan harta pailit berupa saham yang khususnya kepemilikan PT Steadfast, Tbk yang ada di perusahaan lain berlandaskan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia dan peran serta kurator dalam proses pemberesan saham yang ada pada perusahaan tertutup. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Normative Empiris, dengan cara perolehan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan dengan pendekatan studi kasus serta sistematika hukum dan Analisa menggunakan Teknik deduktif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa proses pemberesan harta debitor pailit berupa saham dapat dilakukan dengan lelang secara terbuka apabila telah disetujui atau mendapatkan penetapan dari Hakim Pengawas. Serta peran kurator dari PT Steadfast Marine dalam melakukan tugasnya telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti melakukan pendaftaran tagihan, pencocokan dan pertelaan asset dan terakhir telah melakukan lelang sebanyak 3 (tiga) kali.