Program bebas sampah plastik sekali pakai 2029 adalah inisiatif pemerintah untuk mengatasi masalah sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Namun, kepatuhan hukum terhadap program ini masih terbatas dalam hukum Indonesia, meskipun urgensinya telah disebutkan dalam regulasi seperti UU No.18/2008, PP No.81/2012, PP No.27/2020, dan kesepakatan internasional. Saat ini, langkah pengurangan sampah diatur melalui Permen LHK No.P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, yang menimbulkan kekhawatiran terkait arah kebijakan dan kepastian hukum program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum pustaka yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian dilakukan pada prinsip-prinsip hukum melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pengelolaan sampah berlandaskan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, PP No.81/2012, dan PP No.27/2020, yang mendukung peningkatan kesehatan, kualitas lingkungan, sistem bank sampah, serta konsep 3R. Permen LHK No.P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 menetapkan target pengurangan sampah plastik sebesar 13% pada 2029 dengan insentif bagi produsen. Regulasi ini memberikan pedoman untuk mengurangi sampah plastik, melestarikan lingkungan, dan mendukung ekonomi hijau. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi tersebut menjadi dasar pencapaian target 2029, implementasinya masih kurang memadai. Permen LHK berfokus pada pengurangan sampah oleh pelaku usaha, tetapi larangan penggunaan plastik baru berlaku efektif pada 2030, sehingga kepastian hukumnya belum sepenuhnya optimal / The 2029 single-use plastic waste-free program is a government initiative to address the alarming issue of plastic waste. However, legal compliance for this program is still limited in Indonesian law, despite its urgency being highlighted in regulations like Law No.18/2008, PP No.81/2012, PP No.27/2020, and international agreements. Current waste reduction measures are governed by Permen LHK No.P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, raising concerns about policy direction and legal certainty for this program. The research method used is normative legal research with library legal materials derived from primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach is carried out on legal principles using qualitative analysis. Results show that waste management regulations are rooted in Article 28H paragraph 1 of the 1945 Constitution, PP No.81/2012, and PP No.27/2020, promoting health, environmental quality, the waste bank system, and the 3R concept. Permen LHK No.P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 sets a target to cut plastic waste by 13% by 2029, incentivizing producers. These regulations provide guidelines to reduce plastic waste, promote environmental preservation, and support the green economy. The study concludes that while these regulations are foundational for achieving the 2029 target, they remain insufficient. Permen LHK focuses on waste reduction by businesses, but bans on plastic usage will only be effective in 2030, leaving legal certainty unoptimized