The implementation of a carbon tax in the tax legal system in Indonesia is an important issue in order to overcome climate change and reduce greenhouse gas emissions. Carbon tax is a fiscal instrument imposed on carbon dioxide (CO2) emissions produced by industrial activities, transportation and other sectors that contribute to global climate change. This research aims to analyze the implementation of carbon tax in the context of Indonesian tax law, by examining legal, economic and environmental aspects. In this research, the method used is a normative-analytical approach, by examining various relevant laws and regulations, such as the Income Tax Law, Regional Tax Law, as well as regulations governing carbon emissions and climate change. Apart from that, this research also discusses the challenges in implementing a carbon tax in Indonesia, such as difficulties in measuring emissions, the impact on the industrial sector, and potential state revenues. The research results show that although Indonesia has the potential to implement a carbon tax, several technical and economic obstacles need to be overcome, including the readiness of emissions measurement infrastructure and effective collection mechanisms. Overall, a carbon tax can be an effective instrument in encouraging emission reductions and supporting Indonesia's climate change policies, as long as its implementation is supported by clear regulations and a transparent and fair collection system. / Penerapan pajak karbon dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia menjadi isu penting dalam rangka mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pajak karbon merupakan instrumen fiskal yang dikenakan atas emisi karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan oleh kegiatan industri, transportasi, dan sektor lainnya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak karbon dalam konteks hukum perpajakan Indonesia, dengan mengkaji aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-analitis, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Daerah, serta peraturan yang mengatur mengenai emisi karbon dan perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan dalam penerapan pajak karbon di Indonesia, seperti kesulitan dalam pengukuran emisi, dampak terhadap sektor industri, serta potensi penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan pajak karbon, beberapa kendala teknis dan ekonomi perlu diatasi, termasuk kesiapan infrastruktur pengukuran emisi dan mekanisme pemungutan yang efektif. Secara keseluruhan, pajak karbon dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendorong pengurangan emisi dan mendukung kebijakan perubahan iklim Indonesia, asalkan penerapannya didukung oleh regulasi yang jelas dan sistem pemungutan yang transparan serta adil.