Penelitian ini membahas tentang berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam Pasal 38 sebagai penyandang disabilitas mental ringan sehingga tetap ada akibat hukumnya. Menyimak ketentuan Pasal 39 KUHP Nasional adalah senada dan sama dengan ketentuan Pasal 44 KUHP UU. No.1 Tahun 1946. Bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum. Terdapat isu hukum yang bermula karena pada KUHP lama orang gangguan jiwa hanya didefinisikan sebagai orang yang cacat jiwanya dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tanpa ditafsirkan jenis gangguan jiwanya dan kemampuan bertanggungjawabnya sedangkan dalam KUHP Nasional setiap orang yang memiliki gangguan jiwa atau disabilitas mental atau intelektual memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda bergantung pada jenis disabilitas mental yang diderita. Hal ini karena setiap orang memiliki kemampuan bertanggungjawab yang berbeda berdasarkan kesalahan yang dilakukan penderita disabilitas mental/intelektual baik kategori 1 dan kategori 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan/ applied research. kegiatan ilmiah melalui penelitian didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu problem/masalah. Dalam pemecahannya atas suatu permasalahan digunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah uraian Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental/intelektual sebagai pelaku tindak pidana dan atau dapat dikenai tindakan. Pasal 38 KUHP Nasional dikatakan bahwa penderita disabilitas mental/intelektual derajat ringan/sedang yang dikategorikan sebagai kategori 1 tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan sedangkan Pasal 39 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mental/intelektual kategori 2 hakim dapat memberikan putusan yang meringankan atas akibat hukum atau perbuatannya walaupun diperingan dengan dikurangi sebagaimana diterapkan pada orang normal / This study discusses the provisions of Article 38 and Article 39, it can be concluded that the perpetrator in Article 38 is a person with mild mental disabilities so that there are still legal consequences. Observing the provisions of Article 39 of the National Criminal Code is in accordance with and the same as the provisions of Article 44 of the Criminal Code Law. No. 1 of 1946. That a person who commits an act while at the time of committing the act the person is suffering from a mental illness or is insane, then the act cannot be held accountable for him and the person cannot be punished. There is a legal issue that began because in the old Criminal Code, people with mental disorders were only defined as people who were mentally disabled and could not be subject to criminal responsibility without interpreting the type of mental disorder and their ability to be responsible, while in the National Criminal Code every person who has a mental disorder or mental or intellectual disability has different thinking abilities depending on the type of mental disability they suffer from. This is because each person has a different ability to be responsible based on the mistakes made by people with mental/intellectual disabilities, both categories 1 and 2. The type of research used is applied research. scientific activities through research are based on certain methods, systematics, and thoughts to study a problem/issue. In solving a problem, normative legal research is used. The conclusion of this study is the description of Article 38 and Article 39 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code shows that people with mental/intellectual disabilities are perpetrators of criminal acts and/or can be subject to action. Article 38 of the National Criminal Code states that people with mild/moderate mental/intellectual disabilities who are categorized as category 1 cannot be sentenced but can be subject to action, while Article 39 states that people with mental/intellectual disabilities category 2 judges can give a mitigating decision on the legal consequences or their actions even though they are mitigated by being reduced as applied to normal people