Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari hasil RUPS yang dibatalkan secara sepihak dengan RUPS berikutnya dalam waktu yang berdekatan, sehingga mengakibatkan hilangnya jabatan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Komisaris yang kehilangan jabatannya akibat tindakan tersebut. Berdasarkan UU No.40/2007, pemberhentian Komisaris hanya dapat dilakukan melalui keputusan RUPS yang sah. Apabila RUPS melakukan pembatalan sepihak tanpa dasar yang jelas atau persetujuan pihak yang ikut dalam keputusan RUPS, tindakan ini mempunyai potensi menjadi perbuatan yang melanggar hukum, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan studi literatur dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak terhadap RUPS yang sah walaupun melalui RUPS dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum serta potensi sebuah tindakan perbuatan melawan hukum, dan pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan melalui sengketa hukum. Potensi gugatan yang diajukan bisa berupa ganti rugi ataupun pemulihan keputusan RUPS sesuai keputusan pengadilan / This study aims to analyse the legal consequences of the results of a GMS that is unilaterally cancelled with the next GMS in a close time, resulting in the loss of the position of Commissioner in a limited liability company. In addition, this study also discusses the legal protection that can be given to Commissioners who lose their positions due to this action. Based on Law No.40/2007, the dismissal of a commissioner can only be done through a valid GMS decision. If the GMS cancels unilaterally without a clear basis or the consent of the parties involved in the GMS decision, this action has the potential to be an unlawful act, because there are parties who feel disadvantaged. In this writing, the method used is a research method with literature studies and analysis of various laws and regulations, court decisions, and relevant legal doctrines. The study results show that unilateral cancellation of a valid GMS even through a GMS can result in legal uncertainty and the potential for an unlawful act, and the injured party has the right to file a lawsuit through a legal dispute. The potential lawsuit filed can be in the form of compensation or restoration of the GMS decision according to the court decision