Penelitian ini membahas komparasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menganalisis komparasi kelebihan dan kekurangan perlindungan hukum terhadap Pekerja Alih Daya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah regulasi hukum positif terkait alih daya di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari studi kepustakaan. Diikuti dengan pendekatan perbandingan hukum ketenagakerjaan sebelum dan sesudah UndangUndang Cipta Kerja. Analisis dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Alih Daya dalam konteks hakhak pekerja. Melalui penelitian ini, masih banyak ditemukan kekurangan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya mengakomodir dari hak-hak pekerja terutama pekerja alih daya. Terhadap regulasi baru yang mengatur terkait ketenagakerjaan juga masih terdapat kelemahan dan kelebihan yang apabila ditinjau dari tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang seharusnya hadir memberikan ketenangan dan jaminan terhadap hak-hak pekerja alih daya sehingga pekerja alih daya dapat merasakan tujuan dari hukum itu sendiri./ This research discusses the comparison of legal protection for outsourced workers before and after the enactment of the Job Creation Law by analyzing the comparison and the advantages and disadvantages of legal protection for outsourced workers before and after the enactment of the Job Creation Law. The author uses normative legal research methods. This research examines positive legal regulations related to outsourcing in Indonesia, especially Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation Act jo. PP No. 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations. The secondary data used consists of primary, secondary and tertiary legal materials, obtained from literature studies and literature studies. Followed by a comparative approach to employment law before and after the Job Creation Law. The analysis was carried out qualitatively. This research found that the enactment of the Job Creation Law does not provide legal protection for outsourced workers in the context of workers' rights. Through this research, there are still many shortcomings found in the Job Creation Law which should accommodate workers' rights, especially outsourced workers. Regarding the new regulations governing employment, there are still weaknesses and advantages which, if viewed from the legal objectives through legal justice, legal certainty and legal benefits, should be present to provide security and guarantees for the rights of outsourced workers so that outsourced workers can feel the purpose of the law itself.