"Profesi Notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sehingga penting bagi Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (“PMPJ”) dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 (“Permenkumham 9/2017”) untuk melindungi Notaris dari keterlibatan tindak pidana pencucian uang. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris dihadapkan pertentangan antara kewajiban melapor dan kewajiban merahasiakan isi akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan penelitian mengenai pengaturan mengenai Notaris wajib menerapkan PMPJ serta perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menerapkan PMPJ. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif-Empiris. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun PMPJ telah diatur dalam UU TPPU, namun masih ada yang belum memahami bahwa PMPJ tidak bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan melainkan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dan untuk kepentingan yang lebih luas. pengisian kuisioner PMPJ sebagai kepatuhan bagi Notaris. / The Notary profession is vulnerable to being used by money launderers to disguise the origin of Assets, therefore is important Notaries to apply the Principle of Recognizing Service Users (“PMPJ”) and do report Suspicious Transaction to Financial Transaction Reports and Analysis Center (“PPATK”). Law Number 8 Year 2010 Regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering (“TPPU Law”) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017 (“Permenkumham 9/2017”) to protect Notaries from involvement in money laundering crimes. However, the Notary is faced with a conflict between the obligation to report and the obligation to keep the deed confidential in accordance Notary Profession Law. This research is needed the regulation of Notaries required to apply PMPJ and legal protection of Notaries in applying PMPJ. This research uses Normative-Empirical method. From these results, it can be concluded that although the PMPJ obligation has been regulated by TPPU Law, there are still those who do not understand that the PMPJ obligation does not actually conflict with the obligation of confidentiality but rather becomes a form of legal protection and for broader interest, filling out the PMPJ questionnaire as compliance for Notaries."