Penelitian ini mengkaji fenomena penguasaan tanah negara oleh warga di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang berlangsung secara turun-temurun tanpa dasar hukum formal. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum agraria nasional serta menelaah kepastian hukum bagi warga yang menguasai tanah negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan memadukan studi kepustakaan, analisis regulasi agraria, serta wawancara dengan warga setempat dan aparat pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah tanpa alas hak oleh warga berada dalam wilayah abu-abu hukum. Meskipun secara faktual penguasaan telah berlangsung lama, namun secara normatif bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan regulasi pertanahan lainnya. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko konflik agraria, ketimpangan akses hukum, dan lemahnya perlindungan hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan langkah afirmatif dari pemerintah berupa legalisasi aset, penataan kelembagaan, serta kebijakan agraria yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penegakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara menjadi urgensi dalam menyelesaikan persoalan agraria di daerah tersebut. / This study examines the phenomenon of state land occupation by residents in Kampung Baru, Harjamukti Subdistrict, Cimanggis District, Depok City, which has persisted across generations without formal legal basis. The primary focus of this research is to analyze this practice through the lens of national agrarian law and to assess the extent of legal certainty afforded to residents occupying state land. The research employs both normative juridical and empirical approaches, incorporating literature studies, regulatory analysis, and interviews with local residents and government officials. The findings reveal that occupation of land without legal entitlement exists in a legal grey area. Although such control has occurred de facto over a prolonged period, it remains incompatible with the Basic Agrarian Law (UUPA) and other land regulations. This condition has led to legal uncertainty, agrarian conflict risks, and limited legal protection for affected communities. To resolve this issue, affirmative state intervention is necessary through asset legalization, institutional structuring, and agrarian policy reform to ensure fairness and legal certainty. Upholding the principles of justice, legal certainty, and protection of citizens’ rights is essential to addressing land governance challenges in the area.