Sengketa pertanahan dua sertipikat hak milik di atas tanah yang sama (studi kasus: mahkamah agung Republik Indonesia nomor 361 k/pdt/2015)

Al Ghazali, M. Oryzha (2020) Sengketa pertanahan dua sertipikat hak milik di atas tanah yang sama (studi kasus: mahkamah agung Republik Indonesia nomor 361 k/pdt/2015). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) 1_watermark-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)
Preview	Text (Abstrak) abstrak_watermark-2.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB) | Preview
Preview	Text (ToC) daftar isi_watermark-2.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) BAB I UPLOAD fix.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (210kB) | Preview
	Text (Chapter 2) BAB II UPLOAD.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (366kB)
	Text (Chapter 3) BAB III UPLOAD_watermark-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (623kB)
	Text (Chapter 4) BAB IV UPLOAD_watermark-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter 5) BAB V_watermark-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (242kB)
Preview	Text (Bibliography) Oryzha - DAFTAR PUSTAKA_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (351kB) | Preview
	Text (Appendices) 3615-K-PDT-2015.RRS.OK.MINUTASI_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Sertifikat tanah adalah merupakan keputusan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (Pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009). Maka penyelenggaraan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana dilakukanoleh Kepala Kantor Pertanahan (Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997). Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai bidang tanah yang sama yaitu terdapat 2 (dua) seritifikat tanah yang tumpang tindih (overlapping) sertipikat sehingga membawa ketidakpastian hukum pemegang hak atas tanah mengakibatkan sertifikat dapat dibatalkan karena mengalami cacat hukum administrasi di dalam penerbitannya. Demikian supaya terciptanya kepastian hukum, apakah dengan pendaftaran tanah akan mendapatkan jaminan kepastian hukum, faktor apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana solusi penyelesaian dibatalkan Keputusan Mahkamah Agung dengan tindak lanjut pembatalan melalui BPN supaya mendapatkan jaminan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan bahan hukum lainnya Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan. Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. dengan dikeluarkan nya sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa melihat data-data tentang riwayat tanah sebelumnya dan tidak adanya Akta jual Beli oleh Pejabat Pembuat tanah/PPAT maupun dari Kepala Desa/Lurah menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan, akibat hukum yang timbul akibat terbitnya sertipikat ganda adalah tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dapat diberikan kepada para pemegang hak atas tanah tersebut karena pada obyek tanah yang sedang sengketa harus memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu dalam hal ini berupa putusan pengadilan ataupun mahkamah agung, selain itu pula obyek pada tanah tersebut tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan serta tidak dapat menjadi hak tanggungan apabila tanah tersebut hendak dijadikan jaminan fidusia ataupun sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN dapat dibatalkan melalui Peradilan, hal ini yang ditempuh oleh Kaswati dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda, karena para pihak pemegang hak atas tanah tersebut merasa mereka adalah pemilik yang sah atas obyek tanah yang di sengketakan, dalam persidangan yang dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PP No 24 Tahun 1997 tentang proses pendaftaran tanah. / Land certificate is a written determination decision issued by the National Land Agency based on applicable laws, which are concrete, individual and final that causes legal consequences for a person or a legal entity ”(Article 1 number 9 of Law No. 51 of 2009 ). So the implementation of land registration is carried out by the National Land Agency (BPN) as the executor carried out by the Head of the Land Office (Articles 5 and 6 of Government Regulation No. 24 of 1997). The party who filed a lawsuit to the court regarding the same plot of land, namely 2 (two) overlapping land certificates (overlapping) certificates so as to bring legal uncertainty to the holder of the land, resulting in the certificate being canceled due to administrative legal flaws in the issuance. So that in order to create legal certainty, whether with land registration will get a guarantee of legal certainty, what factors will become obstacles and how the solution to the solution will be canceled by the Supreme Court's decision by following up on the cancellation through BPN in order to obtain a guarantee of legal certainty. This research is a type of normative juridical research or doctrinal law research because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. Data in this study uses secondary data, namely: data that supports information or supports the completeness of primary data obtained from library. The method of approach is carried out by examining all the laws and regulations relating to the legal issues being addressed. With the issuance of a certificate by the National Land Agency without seeing data on previous land history and the absence of a Deed of Sale by the Land Making Officer / PPAT or from the Village / Lurah Head, a land dispute arises, due to the law arising from the issuance of a double certificate. there is legal protection and legal certainty that can be given to the holders of the land rights because the disputed land object must have legal force first in this case in the form of a court or court supreme court, besides that the objects on the land cannot be used and used and cannot become a mortgage if the land is to be used as a fiduciary guarantee or a certificate issued by the BPN can be canceled through the Judiciary, this is the case taken by Kaswati in resolving a double certificate dispute, because the parties holding the rights to the land feel they are the legal owner of the disputed land object, in a trial conducted by a Supreme Court judge in accordance with the provisions of PP No. 24 of 1997 concerning the land registration process.

Actions (login required)

View Item