Pengaturan terakhir mengenai arbitrase di Indonesia disahkan melalui UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk melakukan pembatalan terhadap putusan dari lembaga arbitrase melalui ketentuan Pasal 70. Pasal tersebut mensyaratkan pengadilan dapat membatalkan putusan lembaga arbitrase berdasarkan pada 3 (tiga) alasan hukum, yaitu (a) adanya surat atau dokumen palsu; (b) adanya dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan (c) terdapat tipu muslihat dalam pengambilan putusan arbitrase tersebut. Dalam praktinya pengadilan umum telah membatalkan putusan beberapa putusan lembaga arbitrase dengan Pasal 70 tersebut, bahkan menggunakan alasan diluar pasal 70 tersebut. Penulis menganggap putusan dari pengadilan ini telah mencederai prinsip kepastian hukum. Disertasi ini ditulis dengan menggunakan data Primer dan Sekunder, melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara, serta studi yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penulisan disertasi ini adalah penulis mengajukan usulan berupa amandemen UU 30 Tahun 1999 dengan melakukan penghapusan terhadap ketentuan pasal 70 tersebut. Dengan demikian Putusan Lembaga Abritrase memiliki konsep Final dan Mengikat (final and binding). / The latest regulation about Arbitration in Indonesia was enacted through Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The law gives authority to the Court under the Supreme Court (Pengadilan Negeri) to decide annulment of the arbitral award through the Article 70. The article requires the court to decide the Nullfication of the Arbitral Award based on 3 (three) legal basis, which are, (a) Letters or documents submitted in the proceedings are, after the award is rendered, acknowledged to be false or declared to be forgeries; (b) after the award has been rendered documents are found which are decisive in nature and which were deliberately concealed by the opposing party or (c) The award is rendered as a result of fraud committed by one of the parties in the proceedings. In practice, the court has made several annulments of the arbitration award based on Article 70 and legal basis outside the Article 70. The author argue that this decision conflict with the legal certainty principle. This dissertation use Primary Data and Secondary data, and comparative studies with several countries. Author write this with normative juridical studies. And at the end, the autor propose an amendment to the Law 30 of 1999 by Revocation of the article 70. Therefore, the Award of the Arbitration Institution will have a Final and Binding concept.