Pertanggungjawaban notaris pengganti dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan alat bukti palsu (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Barat No. 666/Pid.B/2007/PN.JKT/BAR)

Ferdiana, Dian (2020) Pertanggungjawaban notaris pengganti dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan alat bukti palsu (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Barat No. 666/Pid.B/2007/PN.JKT/BAR). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged (9).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (125kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (313kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (382kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (161kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (797kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (121kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (369kB) | Preview

Abstract

Sebagai pembuat akta, kewenangan notaris pengganti sama dengan kewenangan notaris publik yang terdiri dari kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan ditentukan artinya notaris pengganti mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris pada saat telah diangkat sebagai notaris pengganti dan segala akibat hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris pengganti adalah tanggung jawab mutlak dr notaris pengganti tersebut sampai Notaris pengganti tersebut meninggal dunia. kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris, bahwa setiap orang yang menjalankan jabatan notaris termasuk notaris pengganti tunduk kepada apa yang diatur dalam kode etik tersebut termasuk di dalamnya untuk selalu jujur dan menjaga martabat jabatan notaris.Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris pengganti pada dasarnya terbagi dalam tiga kategori : perbuatan melanggar hukum dalam bidang pidana, bidang perdata, dan pelanggaran kode etik. Namun sebelum dijatuhi sanksi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan pelanggarannya. Terdapat beberapa penyebab pelanggaran hukum oleh notaris pengganti, seperti kurangnya pengetahuan hukum, kurangnya pengawasan dari perkumpulan maupun pemerintah, serta kurangnya kesadaran hukum. dan untuk meminimalisir hal tersebut, peningkatan pengetahuan melalui diklat , pengetatatan kriteria seseorang dapat diangkat sebagai notaris pengganti , pengawasan dan sanksi bagi notaris pengganti harus lebih diperkuat. / As a deed maker, authority of a substitute notary shall be the same as that of a notary public, comparising of general authority, special powers, and powers that shall be determined later in accordance with the laws and regulations, means that the substitute notary has the same authority as the notary when appointed as a substitute notary and all legal consequences of the deed made by the substitute notary are the absolute responsibility of the substitute notary until death. As regulated in notary code of ethics that every person appointed as notary public including substitute notary is subjected to the rules and required to act with honesty and reflect dignity. Illegal act committed by a substitute notary is basically divided into three categories: illegal act in civil case, in criminal case, and in Code of Ethics. But before sanctioned, first needs to be proven there is any unlawful act happened. There are few sources of unlawful act made by substitute notary, such as lack of quality in legal provisions, absence of monitoring board, lack of awareness of law, and bad knowledge and to minimize incidence rate of substitute notary’s illegal act is by strengthen for knowledge, supervision, and strict legal sanction.

Actions (login required)

View Item