Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta autentik, seringkali tersangkut menjadi pihak tergugat atau turut tergugat dalam suatu perkara. Pada kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, terdapat gugatan dimana salah satu pihak tergugat adalah Notaris, dan salah satu alasan yang menjadi dasar gugatan adalah terjadinya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Onstandigheden). Dalam Putusan Pengadilan dinyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan. Penulis membahas sejauh mana penyalahgunaan keadaan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum dan tanggung jawab Notaris yang turut serta melakukan penyalahgunaan keadaan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:335/PDT/2020/PT.DKI, penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini mengacu pada pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pengertian secara luas. Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun perlu diperhatikan bahwa selama belum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak. Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata, pidana dan administratif. Tanggung jawab Notaris secara perdata dengan tanggung gugat perbuatan melawan hukum. Sedangkan tanggung jawab Notaris secara pidana, Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya karena memberikan keterangan palsu. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran administratif, maka terdapat sanksi administratif dengan mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. / Notary in conducting their responsibility to draw up an authentic deed, is often involved as defendant or co-defendant in a lawsuit. Within the case discussed within this research, one of the defendant in the case is a Notary, and one of the underlying reason for the suit is an Abuse of Situation (Misbruik Van Onstandigheden). The Court Verdict states that the defendants conducted torts in the form of abuse of situation. The author discusses how far this abuse of situation can be categorized as a form of Torts and the responsibility of the Notary participating in the abuse of situation. The Research Method is the juridical normative research. The type of research is based on the descriptive analytical research type. The data processing method used is the qualitative method. The result of research concludes that based on the analysis of the High Court of DKI Jakarta Verdict Number: 335/PDT/2020/PT.DKI, the abuse of situation in an agreement can be categorized as a form of Torts. This matter refers to the fulfillment of Torts elements in a broad sense. Within this case, the Court Verdict states void and invalid as well as not having any binding legal force, however, it shall be considered that as long as there has been no court verdict having binding legal force, then the notarial deed will still be valid and binding for the parties. The Notary is obliged to take responsibility for their actions whether within the civil, criminal or administrative realm. The responsibility of the Notary within the civil realm is to be responsible for torts. Meanwhile, within the criminal realm, the Notary may be deemed responsible for providing false statement(s). The Notary proven to conduct administrative violation will incur administrative sanctions pursuant to the Law on Notary Profession and Code of Ethics of Notary.