Tanah merupakan kebutuhan primer setiap masyarakat, dan banyak sekali ditemukan subjek hukum di Indonesia yang memiliki hak atas tanah. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah di Indonesia adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari kegiatan pendaftaran tanah, maka dihasilkan sebuah alat bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertipikat Tanah berisi jenis hak yang melekat pada objek Tanah, informasi-informasi mengenai objek tanah, beserta nama pemilik hak. Sertipikat Tanah merupakan alat bukti yang paling kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, karena setiap bidang tanah pasti hanya diterbitkan satu Sertipikat Tanah saja. Adapun pada praktiknya, terdapat kasus sengketa tanah sertipikat ganda yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemilik hak atas tanah, yang mana dalam sengketa tersebut terdapat lebih dari satu Sertipikat Tanah yang dikeluarkan atas sebidang tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan jenis penelitian normatif empiris menggunakan data primer berupa wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan petugas Badan Pertanahan Nasional, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 yang didukung dengan bahan hukum sekunder yang diperlukan untuk menunjangnya. Perlindungan hukum dan pelaksanaan perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah bersertipikat ganda yang disebabkan oleh tumpang tindih dan pemalsuan Sertipikat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Land is a primary need for every society, and there are many legal subjects in Indonesia who have land rights. Considering that Indonesia is a democratic country, legal protection is needed for ownership of land rights in Indonesia. The government's efforts to realize legal protection for ownership of land rights in Indonesia is by carrying out Land Registration activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 1997 concerning Land Registration. From land registration activities, evidence of ownership of land rights is produced in the form of a Land Certificate containing the types of rights attached to the land object, information about the land object, along with the name of the owner of the right. A Land Certificate is the strongest piece of evidence in proving ownership of land rights in Indonesia, because only one Land Certificate is issued for each parcel of land. In practice, there are cases of multiple land certificate protection which guarantee legal certainty and legal protection for owners of land rights, where in this settlement there is more than one Land Certificate issued for a plot of land. Based on research conducted by the author with the type of empirical normative research using primary data in the form of interviews with Land Deed Making Officials and National Land Agency officers, while secondary data is in the form of primary legal material, namely Jurisprudence Number 5/Yur/Pdt/2018 which is supported by secondary legal material needed to support it. Legal protection and implementation of legal protection for ownership of land rights with multiple certificates caused by overlapping and falsification of certificates are regulated by applicable laws and regulations.